Waw!! Dana SPPD Disunat Sebesar 7%, 50 Orang Telah Diperiksa Kejaksaan Sebagai Saksi

ERWIN, TOLITOLI – Kejaksaan Negeri (Kajari) Tolitoli telah melakukan pemeriksaan kepada 50 orang saksi dari dinas Transmigrasi Tolitoli terkait pemotongan dana SPPD 7%, Sampai saat ini Tim penyidik tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli, Sulawesi Tengah, terus melakukan penyidikan terkait dugaan pemotongan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Dinas Transmigrasi tahun 2016/2018.

Kasus tersebut berawal adanya laporan dugaan pemotongan dana SPPD yang di sampaikan ke pihak Kejari Tolitoli dan hal ini langsung ditindak lanjuti dengan serius okehseksi intelejen Kejari.

Sebelumnya, hasil pemeriksaan tim penyidik Intel Kejari, telah memanggil 50 orang ASN (Saksi) dilingkup Dinas Transmigrasi sebagai saksi untuk dimintai keterangan, termasuk Orang Nomor Satu di Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli, “JS”.

Ditempat Terpisah Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tolitoli Rustam Efendi saat ditemui wartawan usai acara Hut Adhyaksa Ke 59 menyampaikan, pihaknya telah menerima berkas perkara kasus dugaan pemotongan dana SPPD di Dinas Transmigrasi usai dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik intel Kejari.

“Saat ini berkas dari Intel telah diserahkan ke Pidsus, nantinya, kami masih akan melakukan pemeriksaan ulang dan menyinkronkannya agar kasus ini bisa terselesaikan dengan baik,” ujar Rustam di (21/7).

Rustam menuturkan, akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan ulang terhadap para ASN (Saksi) dilingkup Dinas Transmigrasi untuk dimintai keterangan tambahan.

Saat ditanya kapan akan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap kelima (50) Saksi, pihaknya mengakui pihaknya untuk saat ini, masih fokus menyelesaikan perkara dugaan korupsi Pasar Salumbia.

“Saat ini kami masih fokus pada Kasus Pasar Salumbia, setelah ini selesai kami akan melakukan penjadwalan pemanggilan untuk kasus Dugaan pemotongan dana SPPD.” ungkapnya

Dari keterangan yang dikumpulkan, kasus dugaan korupsi pemotongan SPPD tahun 2016/2018, dengan Cara setiap ASN yang melakukan kunjungan keluar daerah “Perjalanan Dinas” dengan menggunakan APBD melalui anggaran yang melekat pada Distransmigrasi masing masing dipotong sebesar 7 persen, dimana menurut salah satu keterangan ASN (Saksi) yang tidak mau disebutkan Namanya menuturkan dana pemotongan tersebut dititipkan melalui bendahara dan selanjutnya dana diserahkan ke Kadis.

“Pemotongan perjalanan dinas 7% yang dilakukan selama kurung waktu Dua tahun cukup (FANTASTIS) Nilai yakni mencapai Rp300 juta.” Pungkasnya