Vaksin Berbayar 800 Ribu Dari Kemenkes. Demokrat : Betul-Betul Raja Tega! Batalkan!

Jakarta, Kabartoday.com – Ditengah ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, polemik Vaksin berbayar 800 ribu yang disampaikan kementrian kesehatan akhirnya menjadi polemik ditengah tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan langsung Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah Moh. Nurmansyah Bantilan S.I.Kom., MPWP di akun Facebook dan Instagram Pribadinya, Kamis (15/07/2021)

Disaat pemerintah pusat menetapkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana non alam, “harusnya negara fokus dan bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya dalam menangani pandemi covid ini, termasuk menyediakan vaksin gratis untuk masyarakat, apalagi saat ini Indonesiia telah memecahkan rekor baru dengan jumlah kematian covid tertinggi di dunia, hal ini merupakan sebuah ironi besar dan sangat menyedihkan”. Tutur Nurmansyah.

Seperti yang ramai di bicarakan di beberapa media terkait PT Kimia Farma yang menunda vaksin berbayar 800 ribu tersebut, Polemik vaksin berbayar ini rencananyw akan dilakukan pemerintah dan menunjuk PT Kimia Farma sebagai pelaksana “vaksinasi gotong royong” ini akhirnya berbuntut panjang hingga membuat sejumlah kader partai yang berjargon “Partai Demokrat Peduli Dan Beri Solusi, Harapan Rakyat perjuangan Demokrat“ Angkat bicara, diantaranya.



Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan PT kimia Farma yang tunda pelaksanaan vaksin berbayar itu jelas tidak bisa di toleril, seharusnya PT Kimia Farma jangan ditunda tapi Batalkan!

“Sudahlah, jangan pake istilah tunda, Batalkan! Sedang pandemi, bukan waktunya cari Cuan (uang), Pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan nyawa rakyatnya,  vaksin Covud-19 untuk rakyat harus gratis,” kata Syahrial Nasution dikutip dari Suara.com senin (12/07)

Hal Senada juga disampaikan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat lainnya yan Harahap seperti dikutip dari Tribunnews.com, menyampaikan “Betul-Betul Raja tega Kementrian Kesehatan keluarkan izin Vaksin berbayar.



“Negara harusnya bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya, termaksud dengan menyediakan vaksin gratis, ini malah ‘dibisniskan’ tega betul rezim ini pada rakyat. Benar benar “Raja Tega’ !” Ucapnya. 

Dan tak mau tinggal diam, Wasekjen DPP partai Demokrat yang juga anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokarat Irwan yang dikutip dari Cnnindonesia.com menuturkan Polemik Vaksin berbayar 800 ribu Rupiah, Dalih Vaksin Gotong Royong itu menipu rakyat.



“Gotong royong itu Mulia, Tapi dagang vaksin dengan alasan Gotong royong itu menipu rakyat ditengah pandemi. Mengapa negara harus jualan vaksin pada rakyatnya. BUMN itu Badan Usaha Milik Negara, yang artinya juga itu milik. Rakyat. Ini penjajahan pada rakyat sendiri ditengah derita Pandemi. Harus Dihentikan” Tuturnya. ***