SKPD Tolitoli Mulai Diperiksa Jaksa

Erwin Ang | KABARTODAY.com | Tolitoli – Kajari Tolitoli mulai tindak lanjuti temuan BPK 2015 terkait mamin (makan minum) di sejumlah SKPD (satuan perangkat kerja pemerintahan daerah) Tolitoli. Senin kemarin (22/8).

“sementara ini kita baru memanggil pihak RSUD Tolitoli, sifatnya baru klarifikasi belum melakukan pemeriksaan,” kata Hasairin SH, Kasi Intel Kejari Tolitoli.

“kita tidak mendapat data-data terkait temuan bpk, kita juga belum kantongi lhp itu,” sambungnya.
“Saya meminta penegak hukum untuk segera melakukan peneyelidikan terkait temuan BPK di sejumlah SKPD yang ada di kabupaten tolitoli, pihak Kejari diminta tidak main-main menangani temuan BPK itu, karena sudah terindikasi merugikan keuangan negara,” tambahnya.

Ketua Lsm Bumi Bakti, Ahmad menilai pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum SKPD Tolitoli sangat merugikan negara. “ dalam LHP BPK beberapa waktu lalu, beberapa kegiatan yang ditemukan mendapat penilaian di daerah ini yang kemudian dianggap menimbulkan kerugian negara diantaranya, belanja makan minum (mamin) di RSU Mokopido Tolitoli senilai kurang lebih Rp 200 juta, sementara di bagian umum sekretariat daerah sekitar rp 300 juta. Selain soal makan minum,menurut ahmad, BPK juga menemukan banyaknya kerugian negara di Dispanhor (dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura) Tolitoli, berupa Jut (pekerjaan jalan usaha tani) yang dibiayai dari DAK (alokasi dana khusus) 2015, diantaranya jut di Desa Pagaitan, Desa Bonontoan Dan Desa Batu Ilo masing-masing nilainya Rp 1,2 miliar, jadi total kerugian negara yang ditemukan dalam kegiatan jut tahun lalu saja sebesar ratusan juta rupiah,” diterangkan Ahmad kepada Kabartoday.com di Tolitoli.

“ untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, mestinya hal semacam ini dapat disikapi oleh penegak hukum. Pihak penegak hukum dalam hal ini kejaksaan sebaiknya jangan menunggu bola dari lsm atau masyarakat, apalagi berita di media sudah cukup untuk menjadi acuan atau data awal untuk di lakukan penyelidikan. Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum harus serius dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi baik yang telah dilaporkan langsung oleh masyarakat ataupun yang telah diberitakan oleh media,” imbuhnya dengan nada tegas.

“ telah banyak kasus dugaan korupsi di daerah ini yang pernah dilaporkan maupun yang pernah terekspose melalui media cetak belum mendapat perhatian maksimal oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli termasuk soal dugaan korupsi ADD dan DD di sejumlah desa di Kabupaten Tolitoli. yang belum terselesaikan,” pungkas Ahmad, Ketua Lsm Bumi Bakti. ***

Editor : JeMmy Tehardjo