Sekda Tolitoli Akan Berlakukan PP 94 Tahun 2021 Bagi ASN

Tolitoli, Sulteng | Kabartoday.com – Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Agustus 2021 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa diberhentikan jika tidak masuk kerja dan menaati aturan jam kerja, ditanggapi serius oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Tolitoli, Kamis (16/09/2021)

Moh. Asrul Bantilan S.Sos yang dikonfirmasi media ini terkait Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Agustus 2021 mengatakan, memang betul bapak presiden Indonesia Ir. Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan mencabut PP Nomor 53 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dimana PP yang baru lebih menekankan pemberian hukuman dan sanksi bagi PNS yang melanggar kewajibannya.

“Pada PP 94 Ini sudah sangat jelas, baik dari sisi aturanya, hingga hukuman dan sanksi yang akan di berikan kepada ASN yang tidak ada keterangan ataupun Alpa tampa keterangan, bisa dikenakan Sanksi pemberhentian dari jabatan, hingga pemecatan, Ucapnya

“Jadi di PP 94 ini sudah di atur keterkaitan pemberian Sanksi dan hukuman bagi PNS yang melanggar kewajibannya,”Tambahnya

Lagi menurut Asrul, “Kami berharap, semoga dengan adanya PP 94 Tahun 2021ini betul betul bisa di taati, dan dipahami oleh seluruh ASN yang ada dilingkup Pemkab Tolitoli,” Sehingga nanti BKPSDM dengan cepat akan menindaklanjuti lnya dalam bentuk Surat Edaran (SE) Bupati Tolitoli, ataupun dalam bentuk Instruksi Bupati Tolitoli, “terkait pemberlakuan PP 94 tahun 2021,” Ujarnya

Ditanya terkait PP sebelumnya yang menyoroti kinerja ASN Tolitoli masih banyak yang bermalas-malasan untuk masuk kerja, sehingga perlu penekanan pemerintah daerah melihat kinerja ASN kita, Asrul menuturkan keterkaitan dengan kurangnya kedisiplinan pegawai negeri sipil termaksud dengan yang bermalas malasan sebenarnya di PP 53 sudah di atur juga, cuma di PP 94 2021 lebih di pertegas.

“Makanya keterkaitan dengan itu semua di PP 53 sudah di atur juga, cuma di PP 94 ini sudah lebih berat sanksi dan hukumannya bagi PNS yang melanggar kewajiban kewajiban itu, Untuk itu, yang menjadi barometer terhadap kedisiplinan pegawai Negeri sipil itu dari daftar hadir dan absen yang ada masing-masing di SKPD, kami selaku pemerintah daerah berharap pegawai negeri sipil betul betul taat terhadap PP 94 ini, ke depannya kami nanti tidak akan segan-segan akan memberikan sanksi sampai dengan pemberhentian dari jabatan maupun pemecatan, sesuai dengan data data yang dimiliki di BKPSDM,” Tegas Asrul

Lanjut Asrul, terkait absensi manual yang ada di SPKD yang bisa dimainkan sehingga kedisiplinan para pegawai tidak terkontrol dengan baik, maka dengan adanya PP 94 Ini perlu Absensi digital. Pemerintah Daerah berharap kedepan para pimpinan OPD sebisa mungkin melakukan pengadaan absensi digital dan jangan lagi mengandalkan absen secara manual.

“Salah satu barometer untuk kedisiplinan pegawai negeri sipil adalah dari daftar hadir, makanya harapan saya kedepannya para pimpinan OPD itu sebisa mungkin melakukan pengadaan absensi digital, jangan lagi mengandalkan absen secara manual, karna absensi manual bisa di manipulasi, makanya harapan kami akan dilakukan paraf digital diseluruh SKPD yang ada,” Imbuhnya.

Terakhir Asrul menyampaikan untuk PP 94 tahun 2021 ini akan segera diterapkan bagi ASN, serta kesalahan para ASN akan ditindak tegas dan dipublikasikan oleh BKPSDM sehingga menjadi efek jera, dan pembelajaran bagi ASN lainnya.

“Jadi BKPSDM selama ini sudah menjalankan tugas dan fungsinya, mulai dari pemberian sanksi terhadap ASN yang melanggar hukuman kewajiban baik itu hukuman ringan, sedang dan ringan ini semua telah diberlakukan sudah dipublikasikan juga oleh BKPSDM, yakin dan percaya saja bahwa BKPSDM pasti akan tindak lanjuti sesuai dengan PP 94 yang terbaru di pemerintah, yang telah disahkan dan diberlakukan semenjak tanggal 31 Agustus 2021,” Pungkasnya ***