Perkaya Diri, Mantan Kades Hanjak Maju Masuk Bui

SUYANTO | PULANG PISAU | KALTENG – Satreskrim Polres Pulang Pisau, Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) secara resmi melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Desa Hanjak Maju berinisial T (52) atas dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran (TA) 2019 yang sengaja digunakan untuk memperkaya diri sendiri.

Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Pulang Pisau AKBP. Kurniawan Hartono, S.I.K kepada awak Media saat menggelar Pres Conference yang bertempat di Mako Polres Pulang Pisau, Selasa (17/8).

“Penahanan terhadap saudara T ini, setelah melalui proses penyidikan secara bertahap,” kata Kapolres didampingi Wakapolres Pulang Pisau serta Kasat Reskrim.

Dihadapan awak media, Kapolres membeberkan kronologis awal terjadinya perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan oleh pelaku. Yakni, pada tahun 2019, Desa Hanjak Maju, Kecamatan kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
mendapatkan dana dari pemerintah pusat yaitu Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.185.252.000,- (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta dua Ratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

“Dana tersebut dimasukan dalam APBDes Hanjak Maju untuk kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2019,” jelasnya.

Kemudian, DD Hanjak Maju T.A 2019 tersebut dicairkan secara 3 tahap dan sudah dibayarkan atau dicairkan seluruhnya untuk pendanaan masing-masing kegiatan. Namun, ada 2 (Dua) kegiatan yang tidak dicairkan dan dana tersebut diSILPAkan pada tahun 2019.

“Ternyata, kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan. Bahkan, menurut hasil audit tim Ahli Teknik Bangunan, bangunan- bangunan yang dibuat tersebut ditemukan adanya selisih volume,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Kapolres, setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah terhadap penggunaan Dana Desa Hanjak Maju TA 2019 tersebut, juga ditemukan penyimpangan yang melanggar aturan sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.

Berdasarkan hal tersebut, masih menurut Kapolres, tersangka akan dikenakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001.

“Tersangka diancam hukuman pidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat (4) empat tahun dan paling lama (20) dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah),” pungkasnya. KABAR TODAY.COM