“Pelaku Pembabatan Mangrove Tolitoli” Harus Dipidanakan

ERWIN, TOLITOLI – Pelaku pembabatan mangrove harus dipidanakan. Sebab, pembabatan mangrove dengan berbagai alasan jelas melanggar ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yakni tentang larangan penebangan pohon di wilayah jarak pasang laut terendah dan pasang laut tertinggi.

“Diduga pembabatan mangrove yang dilakukan oleh salah satu perusahaan Tambak Udang terbesar di indonesia timur, PT Esaputlii Prakarsa Utama, yang mana terjadi di Kabupaten Tolitoli, harus diusut dan dipidanakan,” ujar Ahmad Pombang selaku ketua LSM Bumi Bhakti Tolitoli

Larangan pembabatan pohon di pinggir laut atau mangrove itu tertuang dalam pasal 50 UU Kehutanan dan masalah pidananya diatur pada pasal 78 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

“Pemerintah Daerah dengan Dinas terkait berhak mengusut dan memidanakan pelanggaran pembabatan mangrove, jika kawasan di area hutan produksi atau di luar kawasan hutan konservasi. Kami juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Tolitoli juga tembusan ke polda Sulteng. (jika terbukti red)” Pungkas Ahmad memperingatkan.

Kenyataannya apa yang terjadi di desa lingadan yang berada disamping Jalan Trans Sulawesi, kecamatan Dako Pamaen kabupaten Tolitoli, Diduga ribuan hingga jutaan pohon mangrove telah dimusnahkan dengan mereklamasi hampir rata dengan tanah, sedangkan peruntukannya diduga hanya untuk kepentingan pribadi. (29/7)

Warga penghuni didesa Lingadan yang ditemui Waratawan yang tidak mau disebutkan namanya juga mempertanyakan mau dibuat apa dan apa alasannya diratakan dengan tanah. Warga juga menyayangkan hilangnya ribuan hingga jutaan pohon mangrove akibat ditebang dan dimusnahkan.

Selanjutnya wartawan KABARYODAY.com mendatangi perwakilan Dinas Kehutanan yang ada di Kabupaten Tolitoli untuk mempertanyakan hal yang sama. Saat dikonfirmasi pihak UPT Gunung Dako menerangkan, terkait pemusnahan pohon mangrove pihaknya juga menyayangkan hal itu. Dimana Mangrove yang ada dideaa Lingadan masuk dalam kawasan Hutan Premier, mangrove merupakan kawasan untuk mencegah erosi dan Gelombang air laut yang naik.

“Kalau sudah seperti itu mereka “perusahaan” harus menunjukkan bukti bukti kuat dalam kepemilikan tanah, yang mana kepemilikkan atau penguasaan Tanah yang mereka punya harus sebelum terbitnya Impres No 10 tahun 2011, jika tidak perusahaan harus bertanggung jawab atas kejadian hal tersebut,” ujar Kepala UPT Gunung Dako Tolitoli

Lanjut Carnoto menyampaikan, Tambak Udang yang berada di Desa Lingadan, saat diminta pihak perusahaan kepada pihak UPTD GunungnDako untuk memastikan lahan tersebut, dimana saat dilakuakn pengecekkan dilapangan oleh Tim UPT Gunung Dako Kehutanan Tolitoli, ternyata, Lahan tersebut Masuk pada kawasan Hutan Premier yang sudah dipetakan jauh sebelum adanya investasi tambak, ini terbukti dengan terbitnya Instruksi Presiden Impres No. 10 Tahun 2011.

“Hutan Mangrove yang ada di desa lingadan tepatnya dilokasi saat ini yang diduga akan dilakukan untuk tambak udang, masuk dalam hutan Premier, yang mana setiap dua tahun di perpanjangan dan setiap enam bulan dilakukan revisi, sampai dengan 2019 ‘Impres No 10 tahun 2011 masih Berlaku sampai sekarang.”

Ditambahkanya lagi, Artinya, kawasan hutan primer yang terletak di desa lingadan, termasuk wilayah hutan yang menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Dalam definisi hutan primer adalah hutan yang sama sekali belum pernah dijamah manusia atau belum ada pemanfaatan sebelumnya.

“Di dalam konteks izin sebetulnya menjadi kewenangan dari Menteri Kehutanan untuk kawasan hutan, dan (kewenangan) Bupati untuk kawasan yang sudah dikelola pemerintah tingkat kabupaten. Instruksi ini langsung dari Presiden kepada Menteri Kehutanan dan para Bupati dan Gubernur untuk tidak mengeluarkan izin-izin baru.” pungkasnya KABARTODAY.com