Oknum UPP Wani Pungli Surat & Sertifikat Kapal?

JeMmy Tehardjo | Kabartoday.com | Donggala – Oknum Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Wani dulunya disebut Syabandar, diduga lakukan pungutan liar (Pungli) atas penerbitan dan perpanjangan surat atau dokumren Kapal Layar Motor (KLM).

Pelanggaran dugaan pungli di UPP Kelas III Wani melanggar PP Nomor 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. point 7 (a) Pemeriksaan Teknis Keselamatan, garis muat dan pencegahan pencemaran lingkungan maritin, pemeriksaan. * Gross Tonnage (GT) 7 sampai dengan GT 35 untuk Kapal Motor dikenakan tarif resmi Rp. 50.000, * Gross Tonnage (GT) 36 sampai dengan GT 174 untuk Kapal Motor dikenakan tarif resmi Rp. 75.000.

Celakanya, salah seorang kapten kapal atau lazim disebut juragan kapal motor yang namanya minta tidak dipublikasikan, kepada media online ini mengeluhkan tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan yang berlaku, justru ia kerap dibebani tagihan untuk satu surat dan sertifikat keselamatan sebesar Rp.450,000._, sementara Kapal Layar Motor yang GT 7 s/d 35 berkegiatan di pelabuhan tradisional Wani itu sekitar 110 buah Kapal, dan masa berlaku surat hanya tiga bulan per,kapal.

“kenapa mahal sekali saya disuruh bayar surat izin pak?” tanya juragan Kapal Kepada Media Online ini, sambungnya. ” mau makan apa anak istriku pak, kalau setiap kali urus perpanjangan surat harus bayar Rp. 900,000._ dua surat, saya kan hanya makan gaji dan cuman (hanya.Red) muat bahan ringan saja keluar pulau,” ujarnya terbata-bata sambil menahan isak tangisnya. Dan dengan lantangnya Juragan itu menyebutkan oknum yang kerap menerima uang pungli itu. ” Yang selalu terima uang ku itu Junaedi,” sebutnya dengan suara keras. Diketahui kemudian oknum yang disebutkan tersebut adalah pejabat Marine Inspektur?

Kepala Kantor UPP Kelas III Wani, Maksud, SH, MH membantah keras dugaan Pungli yang ditanyakan Kabartoday.com.

” Tidak benar itu, uang Rp.450,000._ itu saya anggap itu adalah sebagai ucapan terima kasih, bukan paksaan,” kata Maksud diruang kerjanya, kemarin di Wani Kabupaten Donggala.

Ia menepis bahwa adanya uang yang diterima oleh Unitnya melebih nilai yang ditetapkan PP Nomor 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan tersebut adalah uang jasa kerja sama dengan pemilik kapal atau juragan kapal, dikarenakan juragan kapal berpendidikan minim sehingga untuk mengurus surat-surat diserahkan kepada “Calo”.

” Juragan itukan minta tolong kepada pihak kami untuk mengurus suratnya sampai tuntas, karena SDM KLM itu tidak sanggup mengurus surat-surat itu. Jadi, dengan selesainya surat itu, maka pihak kapal dengan suka rela mengucapkan terima kasih kepada petugas kami yang mengurus surat tersebut, sehingga mereka para Juragan itu dapat berlayar sesuai waktu,” pungkas Kepala UPP Kelas III Wani, Maksud, SH, MH.