KPU Dan Bawaslu Harus Netral, Belum Buka Pendaftaran Sudah Ada TMS

Mardison | Palu – Salah satu Tokoh Pemuda dan Masyarakat Morut, Bahrun berharapkan proses dan tahapan Pilkada Serentak Pada 9 Desember 2020 nanti bisa berjalan dengan Jurdil.

Menurut Bahrun, Pilkada adalah sarana untuk memilih pemimpin daerah, tentunya tidak sedikit masyarakat yang berharap momentum pemilihan ini akan melahirkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat termasuk pemimpin yang berkualitas.

“Saat ini, masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap Pilkada kali ini, dan harapan adanya perubahan kearah yang lebih baik lagi, dengan pemimpin yang terpilih melalui hasil pemilihan, agar masyarakat bisa semakin sejahtera, dalam hal Pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat dipenuhi dan tingkatkan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur mulai dari Jalan, Sekolah, Jembatan, Rumah Ibadah akan menjadi lebih baik lagi,” Ucapnya

Lanjut Bahrun, kebutuhan masyarakat bisa diperbaiki dan lebih ditingkatkan, Pada pokoknya Pilkada ini harus mampu menuju perubahan kondisi yang lebih baik. Karena Pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah yang nantinya dapat merealisasikan kebijakan pro rakyat.

“Dengan dilaksnakannya Pilkada, masyarakat harus bisa menjamin memilih pemimpin yang amanah dan berkualitas, sehingga dalam semua penyelenggaraan tahapan pilkada, masyarakat dihimbau untuk jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan informasi menyesatkan,” Ucap Bahrun

Bahrun menambahkan, Jangan mau terpecah belah dan teradu domba hanya karena mendukung salah satu pasangan calon, Hal yang terpenting adalah bagaimana menjadikan pesta demokrasi tersebut sebagai ajang menentukan pemimpin yang benar-benar mampu dan bertanggung jawab untuk memajukan daerah yang kita cintai selama 5 tahun kedepan.

“Masyarakat harus tetap mengawasi visi – misi paslon kepala daerah yang akan terpilih nantinya. Demikian pula dihimbau kepada pihak penyelenggara Pilkada (KPU/BAWASLU) untuk menjaga netralitasnya kepada semua pihak yang bakal berkontestasi, jangan menunjukkan sikap seolah-olah menjadi partisan politik yang memihak kepada salah satu kontestan Pilkada, misalnya memberi pernyataan secara terbuka dengan statemen yang dapat ditafsirkan secara beragam dan dinilai tendensius, bernada ancaman dan penekanan serta keberpihakan kepada salah pihak yang hendak berkontestasi,” Tuturnya

Oleh Karena itu dampak dari statemen penyelenggara Pilkada (KPU/BAWASLU) yang demikian, dapat memicu hormonisasi masyarakat Morowali Utara yang homogen dan penuh keakraban menjadi terpecah belah, Dan kepada para calon kontestan Pilkada, agar dalam berkontestasi dengan Jurdil.

Saat di singgung terkait pemberitaan terkait dua pejabat Bupati Petahana yakni Kab Banggai dan Morut yang diklaim Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk maju sebagai Calon bupati dipilkada Serentak 9 Desember 2020, yang dilansir oleh salah satu media beberapa hari yang lalu, sehingga memunculkan beragam spekulasi isu dan tanggapan terhadap kedua pasangan Calon Bupati, Bahrun dengan tenang dan santai mengatakan bahwa sepengetahuannya terkait adanya temuan Bawaslu kab Morut berkenaan dugaan pelanggaran Pilkada oleh Bupati Morut (ASRAR ABD.SAMAD) terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 dan Pelanggaran lainnya di luar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tersebut, semaunya telah diperoses sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.

“Untuk dugaan adanya pelanggaran pidana berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kab Morut yang diteruskan ke sentra Gakumdu (PenegakanHukum Terpadu) sudah “dihentikan” pada tahapan tingkat tiga dan dugaan adanya pelanggaran Administrasi berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kab Morut telah disampaikan kepada KPU Kab Morut untuk ditindaklanjuti, dan hasil tindaklanjut KPU Kab Morut dinyatakan “belum dapat diperoses,” ungkap Bahrun

“Terkait adanya pelanggaran lainnya atas perintah Gubernur Sulteng sebagai pemberi mandat kepada Plh. Bupati Morut (ASRAR ABD.SAMAD) sebagai penerima mandat juga telah ditindaklanjuti oleh Plh Bupati Morut, Sehingga dengan demikian semua issu yang beredar secara meluas tersebut, sudah tidak relevan lagi untuk
dihembuskan apalagi dikaitkan dengan kedudukan ASRAR ABD.SAMAD yang telah memperoleh wewenang delegasi dari Menteri Dalam Negeri dalam kedudukan sebagai Bupati Morut definitif,” Kata Bahrun

Oleh karenanya Menurut Bahrun, semua dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat ASRAR ABD. SAMAD masih
berkedudukan sebagai Plh (Pelaksana Harian) Bupati Morut, dan bersamaan ditengah mewabahnya covid19 kab Morut masuk dalam “Zona merah” sehingga pernyataan adanya salah satu kontestan pilkada yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TSM) di Pilkada Kab.Morut tahun 2020.

“Dengan nada sedikit heran Saya (Bahrun) menyatakan bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, sedang tahapan pendaftaran calon Bupati/Wakil Bupati dalam pilkada Kab Morut tahun 2020 belum dibuka oleh KPU Kab Morut, lagi pula belum diketahui pasti siapa-siapa yang ingin dan telah memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran,” Pintanya



Sementara itu Secara terpisah Gubernur Sulteng Longki Djanggola, yang
dikonfirmasi melaluibpesan WhatsApp terkait Dugaan pelanggaran Penggantian Pejabat diwaktu yang dilarang, terkait Tidak memenuhi syarat kedua Petahana maju dalam pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti, mengatakan silakan tanyakan ke Bawaslu dan KPUD, emangnya Petahana sudah mendaftar. Pendaftaran saja belum Kok sudah ada TMS.

“Silakan tanya ke Bawaslu dan KPUD saja, emangnya Petahana sudah mendaftar, sedangkan pendaftaran saja belum, Kok sudah ada TMS,” Jawab Longki Djanggola melalui pesan Whatsapp

Lanjut Longki, Dalam pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti berharap
semoga Pilkada berjalan lancar tertib dan aman.

“Semoga Pilkada 9 Desember 2020 mendatang bisa berjalan lancar tertib dan aman,” Pungkas Longki

Sementara itu, Ruslan Husen selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng yang
dihubungi dinomor ponselnya terkait Dugaan pelanggaran penggantian yang Menerpa Bupati Morut, belum bisa mendapat penjelasan dari pihak Bawaslu
sampai berita ini dikirim. KABARTODAY.com