Ketum LPK-RI: Kajari Tolitoli, Berani Tetapkan Tersangka Harus Berani Lakukan Penahanan

ERWIN | TOLITOLI – Ketua Umum Lembaga Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LPK-RI ) Octhavianus Sondakh, S.H, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli untuk segera melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas Transmigrasi (JS) Yang sudah di tetap tersangka kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Bila tidak, kata Octhavianus Sondakh, S.H, masyarakat akan mempertanyakan keseriusan kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli dalam menuntaskan kasus yang disinyalir telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 217 Juta itu saat lakulakn jumpa Pers Di Aula Kejaksaan (8/10) lalu.

“Sudah masuk dua (2) bulan kadis Transmigrasi (JS) ditetapkan sebagai tersangka, jadi Harus segera dilakukan penahanan. Jika tidak, maka kami mempertanyakan ada apa dengan kejaksaan?” kata Octhavianus Ketua Umum LPK-RI kepada Kabartoday.com, kamis (12/12) Siang

Octhavianus meminta Kejari Tolitoli untuk segera menuntaskan proses penyidikan dan melimpahkan berkas perkara itu ke pengadilan, agar kasus ini bisa mendapatkan kejelasan dan kekuatan hukum tetap.

“Sebagaimana seperti kasus kasus lainya, bahwa kasus Korupsi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh kajari sebelumnya, maka kasusnya tersebut harus tetap bejalan, dan harus menjadi Prioritas buat kajari yang baru, untuk di tuntaskan.” ujarnya. Octhavianus

Terkait kasus yang melibatkan 53 orang saksi itu, Octhavianus juga meminta kejaksaan agar segera menuntaskan kasus Pemotongan SPPD yang menetapkan seorang kepala dinas (JS) menjadi tersangka.

“Kajari Tolitoli yang harus baru segera tuntaskan kasus pemotongan SPPD, jika sudah tetapkan tersangka, maka harus berani lakukan penahanan, jangan digantung hidup Orang hanya kasus yang tak kunjung selesai.penaganannya.” Ungkap Octhavianus

Lanjut Octhavianus, Seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, pasti sudah memiliki dua alat bukti yang cukup, dan harus segera ditahan, agar proses hukum yang disangkakan seorang kadis Transmigrasi (JS) bisa mendapat kepastian hukum, dan tidak Menjadi gunjang ganjing di masyarakat.

“Kejaksaan Negeri Tolitoli harus segera menahan Kadis Transmigrasi (JS) agar semua persoalan hukum yang saat ini disangkakannya bisa segera tuntas, dan jika sudah dilakukan penahanan proses hukum pasti akan lebih cepat di tangani dan masuk dalam proses pengadilan.” Pungkasnya

Seperti diketahui, proses penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan SPPD di Kejaksaan Negeri Tolitoli hingga saat ini masih terus bergulir.

Kejaksaan juga telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini, yakni seorang kepala dinas Transmigrasi (JS) yang masih aktif dalam menjalankan tugas sebagai ASN.

Informasi terakhir yang dihimpum LPK-RI, penyidik lembaga adhyaksa ini telah mengambil keterangan terhadap beberpa orang saksi dalam kasus ini, yakni bendahara, kepala bidang, sekertaris dll.

Ditempat terpisah kepala Inspetorat Tolitoli Dr H Abd Rahman Alatas, SE. MM, saat dikonfirmasi melalui via Telpon terkait permintaan perhitungan kerugian negara oleh pihak kejaksaan yang diduga menjerat kepala dinas Transmigrasi (JS) mengatakan hingga saat ini Inspetorat Tolitoli belum perna diminta dari kejari Tolitoli untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

“Sampai saat ini, pihak Inspetorat belum perna di minta oleh pihak kejaksaan negeri Tolitoli, untuk melakukan perhitungan kerugian negara terkait kasus yang menimpah (JS), Coba di kroscek ke BPK saja, biasanya kejaksaan Negeri Tolitoli meminta perhitungan kepada BPK.” Pungkasnya KABARTODAY.com