Kacabjari di Ogotua Berikan Penyuluhan Hukum dan Edukasi Penggunaan Dana Desa

Tolitoli, Kabartoday.com – Dalam rangka mendorong kemajuan daerah/Desa dan bersih dari tindakan korupsi. Kejaksaan Negeri Tolitoli di Ogotua memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada para Kepala Desa dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di balai dese kecamatan Dampal Utara, Jumat (28/5/2021). Dan Dihadiri Kepala Desa Sese beserta Perangkat Desa Sese, BPD, Serta Masyarakat Desa Sese.

Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dibuka langsung oleh Kacabjari Di Ogotua Heppies Maykel H. Notanubun, SH berserta TIM penyuluhan Hukum dari Kejaksaan Cabang di Ogotua.



Pemateri tentang penyuluhan hukum disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Cabang di Ogotua, kejari Tolitoli. Heppies Maykel H. Notanubun, SH

Kepala Kejaksaan Negeri Cabang di Ogotua Heppies Maykel H. Notanubun, SH mengatakan bahwa tujuan dari Penyuluhan Hukum dengan materi sosialisasi PerMenDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ini untuk mengedukasi pemerintah desa terkait hukum.

“Dengan tujuan agar penggunaan anggaran Dana Desa (DD) sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Heppies Maykel H. Notanubun, SH



Ditambahkan Happies, penerangan dan penyuluhan hukum ini bagian dari langkah preventif atau pencegahan oleh kejaksaan Negeri Tolitoli di Ogotua, dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana desa yang dilaksanakan oleh kepala desa.

Dengan demikian, menurut Kacabjari di Ogotua Heppies Maykel H. Notanubun, SH penyuluhan hukum ini dilaksanakan agar apa yang menjadi program pembangunan di desa dapat berjalan sesuai aturan dan kebutuhannya,ujarnya ,Jumat (28/5/2021) di Ogotua.

Heppies juga menambahkan, pihaknya tidak akan pandang bulu jika tindakan preventif melalui penerangan hukum telah dilakukan. Namun masih terdapat kepala desa yang menyalahi aturan, maka pihaknya akan memproses hukum sesuai aturan ketentuan hukum.

Kepala desa Sese berharap apa yang telah dilakukan oleh kejaksaan ini, dapat berjalan dan membantu pemerintah desa agar dapat fokus dalam menjalankan program pembangunan didesa yang menyentuh kepentingan masyarakat.

”Dengan adanya penerangan hukum ini, pemerintah desa selaku pengguna anggaran juga dapat terbantu dalam menjalankan setiap program pembangunan desa dan terhindar dari tindakan korupsi, sesuai yang diharapkan, ”ungkap Kades ***