Fraksi Demokrat Tolitoli: PPN Sembako Bertentangan Dengan UUD 45

Tolitoli – Kabartoday.com – Gunjang ganjing menaikkan tarif pajak dan mengenakan pajak atas sembako yang menjadi rencana usulan dari Kementerian Keuangan mendapat penolakan dari berbagai kalangan, mulai dari pusat hingga daerah. Salah satunya penolakan datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah Yang juga merupakan Ketua Fraksi Demokrat Tolitoli.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang partai Demokrat Tolitoli Sulawesi Tengah Moh. Nurmansyah Bantilan S.I.Kom., MPWP, saat di temui media mengatakan menaikkan tarif pajak sembako di tengah pandemi covid 19 akan membawa dampak buruk bagi ekonomi bangsa Indonesia, tak terkecuali kabupaten Tolitoli.

Ketua Fraksi Demokrat Tolitoli ini menegaskan fraksinya dari pusat hingga Daerah solid menentang rencana Kementerian Keuangan dalam menaikkan pajak sembako. Ia menilai rencana yang dilakukan ibu Sri Mulyani dalam menaikkan tarif pajak dan PPN sembako, karena hal ini bertentangan dengan UUD 45 tentang cita cita bangsa untuk Mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Kami fraksi Demokrat Tolitoli menolak rencana usulan Menteri keuangan dalam menaikan tarif pajak dan PPN sembako ini, kami akan terus berjuang dan menyampaikan penolakan dengan terus menyuarakan hal ini,  dari awal kami tegaskan itu, karena ini untuk kepentingan rakyat dan kita semua.” Ucapnya kepada media ini.

Nurmansyah menilai, penerimaan pajak masih bisa dilakukan dengan cara cara selain menaikkan menarik pajak untuk barang barang tertentu, banyak cara yang lebih kreatif untuk menaikan pemasukan, sehingga tidak membebani rakyat. 

“Saat ini harga komoditas di internasional juga sudah mulai membaik. Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukan tren yang positif. Jadi untuk pilihan dalam menaikkan tarif pajak dan PPN Sembako itu menjadi pilihan yang bisa dikatakan potong kompas” jelasnya.

Menurut Nurmansyah, perbaikan dalam regulasi yang menjadi penopang untuk menaikan pendapatan dari pajak perlu dilakukan. Meski demikian regulasi yang dimaksud bukanlah menaikan tarif pajak dan PPN Sembako.

“Dalam perbaikan regulasi itu untuk menaikan kepatuhan dan kemudahan menunaikan pajak ditengah pandemi, sangatlah tidak bijak, dan menaikan tarif pajak disaat masyarakat sedang berjuang secara keras untuk mempertahankan hidup dari sisi pendapatan adalah hal yang sangat tidak manusiawi, dan perlu kita garis bawahi, menarik PPN Sembako adalah hal yang bertentangan dengan UUD 45 tentang cita cita bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” katanya.

Apalagi, kata Nurmansyah nilai pendapatan masyarakat makin berkurang, jika dibarengi naiknya tarif pajak, justru ini akan berdampak semakin menurunnya daya beli masyarakat secara luas. 

Nurmansyah juga menjelaskan, untuk saat ini Kemenkeu perlu mengkaji ulang terkait kenaikan pajak dan PPN lebih matang, karena sumber-sumber pendapatan negara untuk pembiayaan APBN, dapat dilakuan tanpa harus menaikan tarif pajak tertentu yang membabani masyarakat.

“Dari sisi produksi nasional, kemenkeu juga telah diminta untuk mencari jalan agar terus memacu neraca perdagangan luar negeri, dan terus didorong untuk menghasilkan surplus, dan Kemenkeu seharusnya duduk dan berkerjasama dengan kementerian lain, sehingga dapat meraup pendapatan dari upaya mendorong surplus perdagangan luar negeri dan usaha lainnya,” Ucapnya.

Ketua Fraksi Demokrat Tolitoli Mohammad Nurmansyah Bantilan S.I.Kom MPwp meminta pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani agar memikirkan hal yang lebih strategis dan kreatif dalam mengupayakan pendapatan negara,  sehingga tidak menambah beban bagi masyarakat di masa sulit seperti ini.

“Janganlah naikkan tarif pajak yang dapat membebani masyarakat secara luas, akibatnya masyarakat semakin sengsara,” Pungkasnya. ***