Drs. H. Andi Parenrengi: Tiga Program Jokowi Jadi Prioritas PMD Morut

JAYA MARHUM | KOLONEDALE – Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta emergency penanganan stunting, tahun 2020 terus menjadi perhatian besar dan prioritas utama, Hal itu sesuai penekanan Presiden RI Jokowi untuk dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PMD) Daerah Morowali Utara (Morut) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Drs. H. Andi Parenrengi, mengatakan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta emergency penanganan stunting, tahun 2020 ini harus menjadi perhatian besar dan prioritas, Hal itu sesuai dengan penekanan Presiden Jokowi.

“Presiden Jokowi juga selalu berharap agar dana desa cair lebih awal. Maka terkait itu, belum lama ini pihaknya diundang ke Provinsi untuk menghadiri sosialisasi pencairan dana desa tahun 2020 dari Kemetrian,” Ucap Andi Parentengi

Lanjut Andi, Untuk kegiatan fisik diharapkan juga dapat membedayakan masyarakat miskin produktif dan pengangguran desa pada programs Padat Karya. Sebagai salah satu cara memberi penghasilan tambahan buat masyarakat kelas bawah produktif.

“Presiden selalu menekankan juga masalah pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, Kendati demikian bahwa untuk pengelolaan keuangan di desa oleh para kades dan aparatnya, harus terus dikawal Sebab, sering terjadi kesalahan pengelolaan, meskipun telah dilakukan pelatihan berkali-kali, Imbuhnya

Ditambahkannya lagi, Buktinya ditahun tahun sebelumya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kekeliruan penanganan keuangan fiktif Desa Sampalowo harus menjadi sebuah pembelajaran, dimana Kadesnya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

“Tak henti saya selalu mewanti-wanti para kades agar selalu berhati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, Sebab di setiap ayunan langkah Kades, selalu di awasi secara ketat oleh pihak Inspektorat, Kejaksaan dan kepolisian.”Tuturnya

Maka kepada Kades, Parenrengi memberi dua pilihan. Pertama, ikuti mekanisme tapi tidak sesuai keinginan masyarakat endingnya menerima “gonggongan” Atau mengikuti keinginan masyarakat namun melanggar aturan, dan siap diborgol? Akhirnya Kades memilih untuk digonggong masyarakat, asalkan jangan diborgol.

“Intinya, pegang teguh aturan sesuai Tupoksi dan mekanisme agar tidak diborgol,” Ujarnya

Diakhir pertemuan, Andi Parenrengi menyarankan, dalam pembelanjaan dana desa (DD) untuk kebutuhan
matrial, agar selalu di manfaatkan masyarakat didesa, dan tidak keluar dari desa, atau minimal berbelanja di wilayah kecamatan yang sama. “Jika ada toko matrial bangunan dalam desa, paling tepat belanjala di tempat itu,” Dengan begitu, perputaran uang tidak akan keluar kemana-mama, dan bisa berputar “Jangan karna ingin mencari harga murah, harus beli semen dari Makassar karena hanya mau cari untung,” pribadi.

“Bagi desa yang pengelolaan keuangaanya bagus, akan bisa mencairkan dana DD dan ADD dalam dua kali pencairan. Intinya, program desa tidak boleh keluar dari format APBDes berdasar asal usul dan prioritas desa. Acuannya pada Perbup Kewenangan Daerah dan Perdes Kewenangan Desa.KABARTODAY.com