Dokumen RP2KPKPK Tolitoli di Bahas Dalam Forum Group Discussion

Tolitoli, Sulteng | Kabartoday.com – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Tolitoli, menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang di gelar di Aula Hotel Bumi Harapan Tolitoli Jumat pagi (22/10).

Forum Group Discussion (FGD) diikuti oleh 35 orang peserta, guna membahas dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Tolitoli.

Kegiatan FGD yang berlangsung sehari di itu dibuka secara resmi oleh Bupati Tolitoli yang diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Muh. Nur Munawar dan didampingi Kepala Disperkim Kabupaten Tolitoli Rahman Baculu, SE.

Bupati Tolitoli Amran Hi. Yahya dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Ir. Muh. Nur Munawar menjelaskan tempat pemukiman kumuh merupakan masalah kompleks yang di perkotaan, dimana semuanya mencakup persoalan lingkungan sosial dan ekonomi.

Untuk itu, menurut Bupati Tolitoli diperlukan upaya penanganan pemukiman kumuh secara holistik dan terintegrasi yang didukung dengan perencanaan penanganan secara terpadu.

“Okumen RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan pemukiman kumuh perkotaan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun juga mencakup kegiatan – kegiatan yang bersifat non fisik seperti peningkatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat serta sosial dan ekonomi,” Tutur Ir. Muh. Nur Munawar saat membacakan pesan Bupati Amran Hi Yahya dihadapan peserta.

Oleh sebab itu, Bupati berharap agar dokumen RP2KPKPK yang telah disusun oleh kelompok kerja ini dapat mengakomodir kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan pemukiman yang bebas kumuh di Kabupaten Tolitoli.

“Penyusunan dan penetapan dokumen RP2KPKPK dapat menjadi landasan pemikiran dalam pemahaman penanganan perumahan dan pemukiman kumuh bagi seluruh stakeholder Pemerintah Daerah,” Harapnya

Kegiatan FGD ini dihadiri konsultan Ikhsan, ST, dan sejumlah pejabat Pemerintah Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal serta seluruh pelaku Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) *** Humas Pemda ***