Demokrat Tolitoli : Kemenkumham Menegakan Keadilan Dengan Menolak KLB Deli Serdang

Tolitoli, Kabartoday.com – Dewan Pimpinan Cabang partai Demokrat Tolitoli yang juga ketua  Fraksi Partai Demokrat DPRD Tolitoli Moh Nurmansyah Bantilan, S.I.Kom., MPWP Atau yang akrab dipanggil Mamad, Mengapresiasi keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah, keputusan kemenkumham adalah keputusan yang terbaik dan tepat untuk menegakan keadilan, serta menjaga kedaulatan hukum di negeri kita, seperti apa yang saat ini telah dirasakan Partai Demokrat,” kata Nurmansyah Bantilan dalam keterangannya di sekertariat Demokrat Rabu (31/03/2021) Sore.

Ia mengatakan bahwa perjuangan Partai Demokrat selama ini, tidak hanya berhenti sampai saat ini saja, tetapi akan tetap konsisten mengawal dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ketua DPC Demokrat Tolitoli yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi Demokrat itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjuangan partainya selama ini.

“Untuk kedepannya Pekerjaan dan perjuangan kami (Partai Demokrat) masih panjang, karena Harapan Rakyat dan Perjuangan Demokrat masih akan terus berlanjut, Terima kasih kepada pemerintah, kader, dan simpatisan serta insan pers yang selama ini sudah turut membantu partai Demokrat dalam mendukung kepemimpinan Ketua AHY yang sah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemenkumham menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.5 Maret lalu.

“Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021, ditolak,” kata kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu.

Yasonna menyebutkan dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.

Menurut dia, beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi tersebut, yaitu perwakilan dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC ***.