Cukong VL ‘Tidak’ Kantongi Ijin Minerba?

Erwin | KabarToday.com | Tolitoli – Cukong VL asal Kota Palu kuat dugaan memindahkan bebatuan jenis batu gajah di alur sungai berhulu Kabupaten Tolitoli kuat dugaan tidak mengantongi ijin minerba resmi.

Berdasarkan data dari sumber resmi yang diterima redaksi KabarToday.com, proyek bencana alam di Desa Malomba Kabupaten Toltoli dipastikan tidak melampirkan dokummen ijin minerba kepada PPK untuk melaksanakan pekerjaan proyek pasca bencana alam di Desa Malomba dengan memindahkan bebatuan jenis batu gajah di alur sungai berhulu yang diperuntukkan pekerjaan pasca bencana di desa tersebut.

PPK pekerjaan pasca bencana BPDB Tolitoli, Vidia mengatakan bahwa kegiatan CV Multi Solution akan berakhir pada awal bulan April.

“Pekerjaan yang dilakukan oleh CV Multi Solution sudah selesai dikerjakan dan masa kontrak pekerjaan selesai pada tanggal 1 April 2018 di awal bulan depan,’ tutur Vidia, seraya berterus terang bahwa kegiatan CV Multi Solution di Desa Malomba Tolitoli tidak pernah memperlihatkan satu pun dokumen perizinan minerba yang resmi perihal kegiatan mereka di Desa Malomba, sementara izin yang dimaksud adalah izin IUP maupun UKL/UPL, dan perusahaan tersebut akan di ‘paksa’ memperlihatkan izin, apabila tidak, maka otomatis pihak kepolisian dan kejaksaan-lah yang akan mengambil alih domain dan pasti memenjarakan pemilik perusahaan itu.

“ Jika memang ada indikasi pelanggaran perizinan minerba, saya hanya bisa sampaikan kepada pihak perusahaan, agar segera mengurus izin IUP mereka dan melengkapi semuanya, Dan dengan terus terang saya katakan bahwa pihak perusahaan tidak ada surat izin terkait pengembalian material sungai di Desa Malomba oleh CV Multi Solution,” tambah Vidia memberi komentar dengan nada ragu.

Sedangkan, Ketua APRI Tolitoli, Suardi, menilai kegiatan CV Multi Solution memidahkan material bebatuan di alur sungai berhulu jelas melanggar aturan, sebab ada tiga regulasi yang diduga telah dilanggar dan dikangkangi oleh CV. MS. Antara lain, UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba dan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat jelas diduga telah terjadi kejahatan perampokan kekayaan Negara yang berujung pada perbuatan melawan hukum dan sangsinya pidana penjara. Selain melanggar dua regulasi katanya menjelaskan, ada aturan lain juga ikut dilanggar. Karena kita ketahui bersama dalam RTRW Pemerintah Kabupaten ToliToli telah menetapkan kawasan tersebut adalah penataan ruang kawasan pedesaan bukan masuk wilayah tata ruang kawasan pertambangan. Jadi, kontraktor pelaksana proyekpembangunan pengamanpantai Malomba juga patut diduga telah melanggar UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pidana Pasal 69 ayat 1 berbunyi “Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tahun) dan denda paling banyak Rp.500.000.000.00,-(Lima Ratus Juta Rupiah).”

“Jika pihak perusahaan tidak memiliki izin IUP dan izin dari Dinas Pertambangan maka jelas itu sudah termaksud pelanggaran UU Minerba, dan itu boleh diproses hukum karena aturan dan Undang-Undang Minerba sudah jelas mengatur itu semua,” ujar Suardi dengan tegas.

Sambung sumber yang sama, Suardi menegaskan aksi kontraktor nakal memindahkan bebatuan di alur sungai berhulu di Desa Malomba di Tolitoli telah dicium oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. “Tunggu saja tanggal mainnya, cepat atau lambat pasti diciduk polisi VL itu,” ucapnya dengan mimik serius.

Celakanya lagi KabarToday.com menerima laporan baru tentang berkembang pelanggaran lain yang dilakukan oleh CV Multi Solution milik VL yaitu disinyalir pengunanan alat berat untuk pengambilan material batu split gajah di beberapa desa yang dilakukan pihak kontraktor CV Multi Solution mengunakan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi untuk pekerjaan pasca bencana di Desa Malomba. *** (bersambung)

EDITOR : JeM