Cegah Korupsi Dana Desa, Kacabjari di Ogotua Berikan Penerangan Hukum

Tolitoli, Sulteng | Kabartoday.com – kejaksaan Negeri cabang di Ogotua memberikan penerangan hukum kepada Camat, Kepala Desa dan perangkat desa se-Kecamatan Dondo, dikantor Aula Desa Ogogasang, Selasa (29/6).

Perwakilan camat Dondo, Dalam penyampaiannya mengatakan Pemerintah Kecamatan sangat mengapresiasi dan mendukung penerangan Hukum dan peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi dengan cara pencegahan dengan bertujuan sangat baik.

“Supaya tidak ada lagi ditemukan pelangggaran hukum di Kecamatan Dondo, terkhusus pengelolaan dana desa,” Ujar

Kacabjari di Ogotua Heppies Maykel H. Notanubun, SH sebelum membuka, penerangan hukum dengan materi sosialisasi Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, ini bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa dan terhindar dari jeratan hukum kedepannya.



Heppies Maykel H. Notanubun, SH dalam pemaparannya, upaya pencegahan sudah dilakukan Kejaksaan Negeri Cabang di Ogotua selama ini, dan secara berkelanjutan dari beberapa kecamatan yang menjadi wilayah hukum kerja Kacabjari di Ogotua. 

“Pencegahan itu bertujuan supaya semua peserta melakukan pengelolaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan kita untuk menyelamatkan keuangan negara,” Ujar Heppies Maykel H. Notanubun, SH

“Salah satu sinergi yang bisa kita lakukan adalah pendampingan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa. Sehingga terlaksana pengawalan program, desa maju dan lebih meningkat,” Paparnya.

Heppies Maykel H. Notanubun, SH
Menambahkan, Sepanjang bekerja dengan benar sesuai aturan dan peraturan, apresiasi dan dukung untuk dikerjakan hingga selesai.

“Namun jika ada kesalahan perencanaan atau kerugian yang diakibatkan secara tidak sengaja karena ketidak fahamanan, masih bisa ditolelir dengan melakukan perbaikan,” Ungkapnya

Heppies Maykel H. Notanubun, SH menegaskan, Tapi jika memang kecurangan dilakukan dengan unsur kesengajaan, dengan tegas akan kita tindak.

“Jika telah kita lakukan tindakan pencegahan namun masih ada laporan dari masyarakat, maka kita akan melakukan pengumpulan data. Kami harus menindaklanjuti laporan tersebut, jika benar kami teruskan sesuai proses hukum yang berlaku. Jadi, sekali lagi kami mengimbau agar dana desa dialokasikan tepat sasaran sesuai aturan,” tegasnya. ****