BPN Tolitoli ‘Ogah’ Ukur Tanah Bila Tak Ada Uang Operasional

Erwin | KabarToday.com | Tolitoli – Pengukuran tanah untuk irigasi D.I Salugan tidak berjalan maksimal oleh BPN/ART Tolitoli. Pasalnya memasuki bulan ke tujuh untuk pengukuran lahan, pembebasan lahan, dalam pembangunan Irigasi di Salugan sampai saat ini belum dilakukan pihak Pertanahan Tolitoli, yangmana pihak BPN Tolitoli diduga ‘ogah’ laksanakan pengukuran lahan yang terkena saluran irigasi di Kecamatan Lampasio, karena tidak mempunyai uang operasiional.

Dimana BPN/ART sebagai lining sektor dalam menentukan terjadinya pembangunan irigasi disalugan ternyata hanya menjadi isapan jempol dan surga telinga buat masyarakat yang ada dikecamatan lampasio, yang mana  tanahnya terkena ganti rugi dalam pekerjaan DI salugan.

Kepala Desa Salugan Sukirman saat dikonfirmasi media ini terkait pembayaran ganti rugi  lahan milik warganya mengatakan kami pihak aparat desa sudah melakukakan pertemuan dengan masyarakat dan dihadiri oleh oleh BPN, camat lampasio berserta intansi yang terkait dikantor kecamatan.

“Dimana kepala BPN Tolitoli menjadi ketua tim dalam pembebasan lahan untuk irigasi, akan tetapi selaku ketua tim pembebasan lahan yang ditunjuk dari pihak BPN/ART samapai hari ini (14/7) belum melakukan tugasnya untuk mengukur lahan tersebut,” katanya. Seraya menambahkan bahwa dari kesepakatan yang di bangun dalam kurung waktu lima bulan untuk melakukakan pengukuran lahan,  ternyata pihak BPN sampai batas waktu yang telah ditentukan belum perna turun lapangan untuk pengukuran lahan yang akan dijadikan irigasi, sampai pihak perusahaan PT BRANTAS ABIPRAYA belum bisa melakukana pekerjaan irigasi.

Ditempat terpisah, kabartoday.com mencoba mengkonfirmasi kepada kepala seksi sengketa dan penyelesaian, menurut Supardi untuk saat ini kamu pihak BPN belum melakukakan pengukuran lahan untuk pembebasan lahan yang ada di kecamatan lampasio, karena kami sekarang baru membentuk tim dengan dinas terkait untuk melakukan kroscek lapangan, makanya kami agak terlambat dalam mengurus pembebasan lahan tersebut.

” Kami pihak BPN juga belum bisa turun lapangan untuk melakukan pengukuran, karena kami terkendala dengan anggaran yang tidak tersedia, dan kalau memang pihak BWS bisa siapkan dana secepatnya kami akan turun lapangan untuk lakukan pengukuran,” terang Supardi mempertegas Tupoksinya.