Berikut Pesan Kepala DPMD Pulang Pisau kepada 45 Kades Baru

SUYANTO | PULANG PISAU | KALTENG – Para Kepala Desa baru di Kabupaten Pulang Pisau yang terpilih Hasil Pemilihan Kades tanggal 18 Maret 2021 lalu, menjalani kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pembekalan Masa Jabatan selama dua hari mulai Senin (17/05) sampai Selasa (18/05) di Aula Bappedalitbang Kabupaten setempat.

Pada kegiatan tersebut diberikan pembekalan dari Narasumber yang berkompenten dibidangnya, antara lain Bupati Pulang Pisau, H. Edy Pratowo, Kajari Pulang Pisau, Priyambudi, Kapolres Pulang Pisau, AKBP. Yuniar Ariefianto serta dan Kepala Inspektorat Pulang Pisau, Sapri Junjung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulang Pisau, Hj. Deni Widanarni mengatakan, kegiatan yang diikuti 45 Kades terpilih tahun 2021 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para Kepala Desa (Kades) baru, tentang pengelolaan pemerintahan desa.

“Tujuan selanjutnya yakni meningkatkan keterampilan peserta dalam memfasilitasi proses pengusahaan, pelaksanaan, pemberdayaan dan pelestarian program,” ucap Deni, Selasa (18/05).

Deni melanjutkan, kegiatan ini juga untuk menumbuhkan komitmen dan sikap kepedulian peserta khususnya terhadap masyarakat pedesaan dan kemandiriannya. Juga, semoga dengan adanya kegiatan ini, mampu berkontribusi meningkatkan kapasitas Kades dalam membangun desanya masing-masing agar menjadi lebih baik.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan strategis, agar para Kades betul-betul memahami tupoksi dan tanggung jawabnya. Mungkin masih ada hal-hal yang belum dimengerti setelah sekian bulan bertugas, dan itu bisa ditanyakan serta dipecahkan pada kegiatan tadi,” katanya.

Ia juga menjelaskan, Presiden RI memberikan perhatian luar biasa kepada desa, karena ingin membangun Indonesia mulai dari pinggiran, memperkuat daerah dan desa melalui penyaluran Dana Desa (DD) yang dianggarkan dari tahun ke tahun.

“Satu desa mengelola anggaran hampir Rp 1 miliar, sehingga memiliki keleluasaan membangun, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa,” jelas Deni.

Termasuk ketika dilanda Covid-19 dimana seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau anggarannya dipotong mengikuti aturan SKB Kemenkeu, yakni memangkas belanja modal, belanja barang dan jasa.

“Hanya satu anggaran yang tidak dipotong bahkan ditambah yaitu anggaran DD,” imbuhnya.

Meski demikian, Deni mengingatkan dengan banyaknya anggaran yang dikelola desa, maka semakin besar resikonya. Oleh karenanya para Kades diharapkan memahami aturan dan regulasi. Terutama UU Desa, termasuk turunan di bawahnya, karena ini menjadi pedoman dalam melangkah.

“Kita harus tertib administrasi agar Kades serta perangkatnya tidak berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum. Karena, sekarang ini masyarakat saja bisa dengan mudah melakukan pengaduan tata kelola keuangan desa ke Kejaksaan, untuk itu kita harus antisipasi dengan tertib administrasi,” pesannya.

Selain itu, terkait dengan keuangan desa, ia berpesan agar masing-masing desa harus mulai inovatif mengembangkan BUMDes. Hal ini karena tahun 2021 adalah pemulihan ekonomi, desa tidak bisa mengandalkan DD ataupun ADD saja dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

“Oleh karena itu, kita harus mencari sumber pendapatan lain sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes). Intinya, bergerak dulu, jangan minta dulu, ketika sudah berjalan Pemerintah Kabupaten pasti memperhatikan,” tegasnya. KABAR TODAY.COM