Abd. Rasyid : F-PKS Desak Batalkan Proyek Bonbin Di Donggala

DARWIS | DONGGALA – Status tanggap darurat yang diterapkan di beberapa wilayah akibat wabah virus corona, membuat pekerja di sektor informal dan UMKM tak bekerja. F-PKS DPRD Donggala Desak Pemkab Donggala siapkan dana Subsidi buat UMKM, masyarakat miskin, nelayan dan petani sebagai Akibat Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Hal ini di sampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Donggala, Abd. Rasyid melihat kondisi yang sedang dialami masyarakat sebagai antisipasi sedini mungkin dalam menyikapi perkembangan penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Donggala.

“Kami F-PKS menilai banyak anggaran Proyek Pemda yang bersumber dari DAU bisa digeser untuk pemenuhan hal tersebut. Karena saatnya kita berfikir untuk keselamatan rakyat dari pada kegiatan proyek Infrastruktur yang sifatnya belum skala prioritas.” Tegasnya.

Seperti misalnya di Dinas PUPR Donggala terang Rasyid, ada sekitar Rp.70 milyar lebih dana DAU yang di alokasikan dan melekat di OPD tersebut untuk belanja modal atau infrastruktur. F-PKS mendesak kepada Pemda Donggala agar menggeser atau realokasi 30 persen dana DAU tersebut, untuk kepentingan gugus tugas penanganan Covid-19.

“Lebih bermanfaat kalo sebagian anggaran di alihkan biayai gugus tugas penanganan Covid-19 yang telah dibentuk oleh Pemda Donggala, dan juga bisa untuk persiapan subsidi kepada masyarakat terdampak, baik itu UMKM, nelayan, petani dan masyarakat miskin lainya.” Paparnya.

Ada beberapa anggaran kegiatan proyek di Donggala yang bisa di tangguhkan dan perlu di tunda pelaksanaannya kata Rasyid, anggarannya dialihkan saja bagi kebutuhan dalam penanganan Covid-19. diantaranya, kegiatan proyek pembangunan kebon binatang senilai Rp.1,4 milyar yang tidak terlalu urgen, bangun gedung PKK dan gedung Dharma Wanita masing-masing anggarannya Rp.1 milyar rupiah.

Selain itu ada pula beberapa pembiayaan kegiatan yang sifatnya belum mendesak, seperti kegiatan bangun gedung Dekranasda dan pembangunan gedung aset juga nilai anggarannya sama masing-masing Rp.1 milyar rupiah. Ada pula anggaran untuk bangun gedung barang bukti di Kantor Lurah Rp.850 juta dan masjid di Kantor Bupati Tahap II senilai Rp.300 juta. Ungkap Politisi PKS Donggala itu.

Lebih lanjut di jelaskan Rasyid, ada juga paket kegiatan proyek belum kategori skala prioritas perlu di batalkan dan anggarannya alihkan saja ke penanganan darurat Corona. Misalnya, kegiatan pembangunan panggung umum di anjungan Gonenggati Rp.195 juta, pemasangan paving blok di kantor DPKAD senilai Rp.200 juta dan kegiatan proyek jalan lingkup di Kantor DPRD Donggala berbanderol Rp.1,9 milyar serta masih banyak kegiatan lainnya.

Sebab bila hanya menggunakan dana tanggap darurat yang Rp.1 milyar saja di APBD, itu sangat maksimal. Karena, yang dihadapi saat ini wabah virus penyakit yang penyebarannya sulit diprediksi. Jadi lebih baik siapkan langkah alternatif anggaran yang lebih signifikan bagi keperluan belanja Alat Perlindungan Diri (APD) di Rumah Sakit Kabelota, RS Pratama Tambu dan seluruh Puskesmas di Donggala.

“Kami di DPRD Donggala melalui F-PKS meminta agar Pemkab Donggala segera lakukan pergeseran atau realokasi anggaran APBD di tahun anggaran 2020 ini senilai Rp.20 milyar rupiah dalam masa darurat penanganan Covid-19, sekaligus mensuport kerja gugus tugas Covid-19 Kabupaten Donggala ketimbang bikin bonbin yang tidak bermanfaat.” Pungkas Rasyid. KABARTODAY.com