Uang Perusda PT Trikora Mengalir Ke Parpol?

SETIYO UTAMA | LUWUK | SULTENG – Perusahan Daerah (Perusda) atau badan usaha milik daerah (BUMD) didirikan dengan maksud agar dapat menggerakkan perekonomian daerah serta meningkatkan PAD.

Banyak syarat untuk berdirinya sebuah perusda.

Pendirian perusda memang ketat mengingat perusda akan mengolah dana pemerintah daerah (Pemda).

Wajar jika di daerah-daerah lain kehadiran perusda sangat sulit karena dilakukan dengan sangat selektif dan ketat.

Berbeda yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), utamanya di-era kepemimpinan bupati Zainal Mus.

Tenggok saja, meski Perusda PT Trikora Jaya Salakan belum bersyarat tetepi duit Pemda Bangkep bisa “mengalir” menjadi modal perusda. Tak tanggung-tanggung nilainya cukup gemuk Rp. ,2.5 miliar.

Ujung-ujungnya karena sejak berdiri sudah bermasalah kini l sekitar Rp 1.4 miliar modal perusda belum mampu dipertanggung jawabkan. Ironisnya lagi dari laporan pengeluaran PT Trikora Salakan ada duit yang mengalir untuk kegiatan partai politik (Parpol).

Hasil pantauan Kabartoday, “pengucuran” penyertaan modal Rp.2.5 miliar dari Pemda Bangkep kepada PT Trikora Salakan, sarat kong-kalingkong dan terkesan dipaksakan.

Sebab, dari 18 item persyaratan yang harus dipenuhi untuk berdirinya Perusda ternyata PT Trikora Salakan cuma punya dua item persyaratan yakni, Perda dan Akte Pendirian Perusda.

Fatalnya lagi, Akte Perusda dinilai Auditor ilegal karena struktur komisaris Perusda bukan dijabat oleh bupati tetapi menggunakan nama pribadi Zainal Mus.

Temuin ini yang akhirnya BPK menyimpulkan perusda PT Trikora tidak bersyarat untuk diberikan modal penyertaan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Bangkep, inspektur M.Ilyas, SE, M.Si saat dikonfirmasi Kabartoday 2/10 di Salakan, tidak menampik soal temuan BPK di perusda PT Trikora.

“Hasil audit di Perusda PT Trikora memang ada temuan. Dan temuan itu telah direkomendasikan oleh BPK kepada Inspektorat Bangkep untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT Trikora Salakan.

Kerua BPK meminta bupati untuk menutup atau melanjutkan dengan syarat, administrasi perusda dibenahi. Contohnya soal struktur dalam akte pendirian harus bupati Bangkep bukan person, jelas Ispektur Bangkep.

Rekomendasi BPK sudah dilaksankan Inspektorat Bangkep.

Hasilnya, dari pemeriksaan khusus (pemsus) yang dilakukan bulan Juli 2019 Inspektorat Bangkep memutuskan dua hal penting.

Pertama, memerintahkan kepada direksi Perusda PT Trikora Jaya Salakan untuk mempertanggung jawabkan ketekoran kas sebesar Rp.1.000.184.808 (satu miliar seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Kedua memerintahkan kepada direksi PT Trikora Salakan untuk mempertanggung jawabkan pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp 265.500.000 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus rupiah).

Direktur utama (Dirut) PT Trikora Salakan, Sunardi Hongkiriwang (Suntek) saat diminta tanggapannya di Luwuk, perihal laporan pengeluaran perusda PT Trikora, utamanya soal dana perusda yang diberikan untuk Kepala Badan (Kanan) Keuangan Kabupaten Bangkep tanggal 12 Maret 2018 yang digunakan untuk kegiatan partai politik?

Suntek enggan untuk memberikan komentar dan meminta Kabartoday dapat menanyakan langsung kepada Syaripudin Yusuf (direktur keuangan) PT Trikora.

“Saya tidak tahu soal itu tanja saja ke Udin (Syaripudin) dia yang lebih tahu”, kata Direktur Utama Trikora Salakan sembari berlalu naik ke mobil.

Direktur keuangan PT Trikora, Syaripudin Yusuf ,saat ditemui Kabartoday di kediamannya di Luwuk 3/10, perihal laporan pengeluaran perusda ,PT Trikora? Menurut Syaripudin semua pengeluaran tercatat dalam laporan pengeluaran dan itu langsung dari direktur utama.

“Laporan pengeluaran dibuat oleh Dirut. Saat menyusun laporan Dirut yang membacakan pengeluaran dan bapak Darman Pandipa yang mengetik. Selesai diketuk Dirut membaca lagi kemudiaan menanda tangani. Itulah kronologis penyusunan laporan pengeluaran perusda PT Trikora”, terang Syaripudin.

Disinggung soal dana perusda Rp.65 juta untuk salah satu partai politik yang diserahkan kepada Kanan Keuangan tanggal 12 Maret 2018 seperti dalam laporan pengeluaran perusda PT Trikora?

Mengenai dana untuk parpol, Udin mengaku tidak tahu menahu dengan masalah tersebut.

Hal ini sempat muncul dalam rapat dengan bupati dua hari lalu.

Bahkan menurut Syaripudin bupati sempat marah dan menanyakan tentang masalah ini. Tetapi Dirut PT Trikora hanya diam, tambah Udin.

Kaban PPKAD Bangkep, Thamrin ketika dikonfirmasi terkait permintaan dana kepada Perusda PT Trikora senilai Rp.65 juta untuk kunjungan kerja gubernur dan pelantikan ketua salah satu partai politik pada 12 Maret 2018?

Menurut Thamrin apa yang dikatakan Dirut PT Trikora kami diberi dana dari perusda PT Trikora itu tidak bohong.

Cerita yang benar Maret 2018 saat gubernur Sulteng melakukan kunjungan ke Bangkep salah satu agendanya meresmikan kantor Bank Sulteng.

Saat itulah saya diminta bupati Zainal Mus untuk menemui Sunardi Hongkiriwang (Kho Suntek) untuk meminjam dana guna keperluan bupati.

Dana itu jelas Thamrin bukan dari uang Perusda dan bukan untuk partai tapi untuk keperluan bupati mengingat banyak tamu yang datang saat itu.

Kalau sekarang muncul cerita seperti ini.

Bisa jadi karena pusing untuk mempertanggung jawabkan uang perusahan daerah lantas si Dirut mengarang-!ngarang cerita, seakan-akan uang Perusda sudah dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana laporan pengeluaran perusda yang dibikin Dirut PT Trikora .

Sangat aneh rasanya jika dikatakan ada uang Perusda yang diberikan kepada kami untuk kegiatan pelantikan pengurus salah satu parpol.

” Semua itu bohong dan rekaan Dirut PT Trikora.

Apa mungkin Zainal Mus sebagai ketua Partai Golkar lantas membiayai pelantikan partai lain.. jelas ini nga masuk akal dan bohong”, tegas Thamrin mengunci keteranganya.*KabarToday.com