Tendean: Masyarakat Lokal Juga Punya Lahan dan SDM

SUYANTO | PULANG PISAU | KALTENG – Terkait dengan program pengembangan ketahanan pangan (Foot Estate), Komisi I DPRD Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) meminta agar pemerintah pusat tidak hanya memperhatikan lahan dan juga SDM dari Eks Transmigrasi saja. Melainkan, juga harus memperhatikan lahan dan juga SDM masyarakat lokal yang sudah ada.

Itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Pulpis, Tendean Indra Bela saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pulpis di Ruang Rapat Komisi I, Selasa (30/06).

“Masyarakat lokal juga sudah memiliki lahan dan memiliki SDM, tinggal diberdayakan, diberi pelatihan kemampuan keterampilan untuk mengerjakan lahan. Sentuhan sarana prasarana oleh pemerintah pusat sangat diharapkan, itu pointnya,” tegasnya.

Dikatakan Tendean, saat ini isu yang sedang hangat terutama di media-media sosial maupun media elektronik adalah tenaga yang akan mengerjakan program Foot Estate serta adanya program transmigrasi dan sebagainya yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

“Dari penyampaian Disnakertrans Pulpis tadi, memang ada dua jenis program dalam menunjang Foot Estate tersebut. Yaitu Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi,” ucapnya.

Dijelaskan Tendean, program Intensifikasi adalah memberdayakan lahan dan SDM yang sudah ada. Jadi tidak membuka lahan baru atau mendatangkan SDM baru. Sedangkan program Ekstensifikasi ini adalah membuka lahan baru dan mendatangkan SDM baru, baik dari lokal maupun dari luar.

“Tapi untuk Ekstensifikasi, saat ini belum dan masih jauh prosesnya. Disnakertrans Pulpis baru melakukan pendataan untuk ketersediaan lahannya,” terangnya.

Apabila nanti ada lahannya yang sudah siap, lanjutnya, tetap akan melalui proses yang sangat panjang. Harus berdasarkan usulan dari bawah, misalkan dari Desa/Kelurahan, dari Kecamatan dan juga harus disepakati bersama oleh seluruh lintas sektor, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat.

“Jadi tidak serta merta Pemerintah Pusat akan menetapkan lahannya begitu saja. Berapa hektar luasannya kemudian bisa menampung berapa KK, itu pun polanya harus disepakati bersama bukan hanya sepihak,” tandasnya. KABAR TODAY.COM

Comments

comments