Sikap Kejari Tolitoli Dipertanyakan Soal Kasus Dugaan Pungli DinasTransmigrasi

ERWIN, TOLITOLI – Sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) Tolitoli dalam hal ini (Kasipidsus) dipertanyakan dalam mengusut kasus dugaan pungli pemotongan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebesar 7% yang terjadi pada dinas Transmigrasi kabupaten Tolitoli beberapa waktu silam.

Pertanyaan persamaan di depan hukum tersebut, datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK-RI) Octhavianus Sondakh SH. Selaku Ketua Umum LPK-RI Jakarta, Pihaknya mempertanyakan sikap tegas Kejari Tolitoli dalam hal ini (Kasipidsus) yang Diduga telah membeda-bedakan penanganan tersangka yang terseret dalam kasus dugaan pungli di Dinas Transmigrasi Tolitoli dengan kasus Korupsi Dana Desa.

Dalam kasus tersebut, Kejari Tolitoli telah menahan beberapa kepala desa  dan kepala sekolah di Tolitoli, terkait kasus dugaan penyelewengan pengunaan Anggaran Dana desa (ADD)/Dana Desa (DD) dan pengunana dana Bos Sekolah pada kegiatan anggaran tahun 2018 dan 2019.

Sedangkan Kepala Dinas Transmigrasi Tolitoli (JS) yang kasus penyelidikkan sudah selesai ditangani Kasi Intel Kejari Tolitoli, dan sudah dilakukan ekspose gelar perkara bersama Tim kejaksaan  dan diterima oleh seluruh tim, kini diduga kasus pungli yang melibatkan Kepala dinas Transmigrasi (JS) akan terhenti dimeja Kepala Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Tolitoli.

“Prinsipnya penegakan hukum itu non-diskriminasi. Setiap orang diperlakukan sama di mata hukum,” ungkap Ketua Umum LPK-RI Jakarta Octavianus Saat berkunjung ditolitoli Minggu (26/9)

Pihaknya menyebut, jika pemeriksaan dan penahanan dilakukan terhadap beberapa kepala Desa dan kepala Sekolah gencar dilakukan oleh pihak Kejari, semestinya pemerikasan kepada Kepala dinas Transmigrasi dilakukan pula pemeriksaan penyidikkan secara marathon kepada puluhan saksi yang sudah di mintai keterangannya.

“Pihak kejaksaan Negeri, dalam hal ini Kasi pidsus harus mengikuti cara kerja Seperti apa yang telah dilakukan oleh pihak kasi Intel kejaksaan Tolitoli saat melakukan pemeriksaan kepada 50 lebih saksi, yang diduga melibatkan seorang kepala di Dinas Transmigrasi (JS) yang diduga terjerat kasus pungli terkait pemotongan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebesar 7% yang dilakukan oleh oknum Kadis.” Pungkasnya Octavianus

Beberapa bulan sebelumnya tepatnya bulan Agustus , Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Tolitoli Rustam Efendi SH, saat ditemui di kantor kejaksaan Negeri Tolitoli, mengatakan kasus Pungli yang melibatkan Kepala Dinas Transmigrasi (JS) sudah naik ke tindak pidana khusus, dan tinggal menunggu kasus pasar Salumbia selesai baru dilakukan pemeriksaan terhadap Kadis Transmigrasi (JS).

“Selesai kasus Pasar Salumbia, baru kita lanjutkan dengan kasus Pungli dinas Transmigrasi.” Tutur Rustam

Ditempat terpisah Belum lama ini, Kasi Pidsus Tolitoli Rustam Efendi SH, Saat di konfirmasi melalui via Telfon enggan untuk menerima Telfon, walaupun nada dering hand phone (HP) milik orang nomor satu di tubuh pidsus Tolitoli, terkait kasus Pungli yang saat ini masih mengantung dan belum diproses di tindak Pidana Khusus (Pidsus) oleh Kejari Tolitoli. KABARTODAY.com