Sarana Prasarana KPH Balantak Minin, Pemerintah Jangan Berharap Banyak

MARDISON /JAYA MARHUM. BANGGAI – Lembaga Advokasi Hukum dan Aspirasi Rakyat Sulteng (AHARS) mengapresiasi kerja dan kinerja KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Balantak yang intens memerangi ulah para mafia kayu di Kabupaten Banggai, dimana kantor KPH Balantak sendiri hanya 33 staf administrasi, yang sudah termasuk delapan anggota Polhut didalamnya, yang kadang harus bertaruh nyawa didaerah tugas.

Ketua Lembaga AHARS Sulteng Kasmin Saputra menyatakan bahwa KPH Banggai yang dikepalai Herry Apryanto, S.Shut patut diapresiasi, Sebab Kepala KPH Balantak bersama jajarannya sudah bekerja secara all out di lapangan. (19/7)

“Apalagi beban tanggung jawab kerja mengawal kawasan KPH Balantak seluas 192.000 ha, bukanlah persoalan mudah.” ucapnya

Ditambahkannya, KPH Balantak sendiri membawahi wilayah kerja sebagian kota Luwuk hingga Balantak sampai batas Kabupaten Tojo Una-una, yang Luas wilayah kawasan hutan sangat luas, dimana dengan luas wilayah kerja sangat berpotensi pada gangguan dan ancaman yang cukup besar dari para mafia kayu “Cukong” dalam berbagai modus agar dapat melakukan pembalakkan kayu di hutan.

“Kondisi ini sungguh tidak berimbang antara luas wilayah dan jumlah anggota personil ‘Polhut’ untuk mengawasi luas hutan didua kabupaten, dan dibagi menjari lima sektor.” Tutur Kasmin

Ditempat terpisah Anang Ma’ruf selaku Koordinator Polhut KPH Balantak juga mengakui bahwa personel Polhut yang dimiliki KPH Balantak hanya delapan orang, termasuk didalamnya satu koordinator.

“Jelas ini sangat tidak sebanding antara personil Polhut dan luas wilayah telah dibagi menjadi Lima Sektor.” tutur Anang

Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Balantak Yunus juga menambahkan, apa yang disampaikan Anang Ma’ruf bahwa memang KPH Balantak belum memiliki sarana dan prasarana serta oprasional untuk dilapangan termaksud anggaran biaya oprasional yang minim.

“Ya, seperti itu keadaan kami sekarang, Namun tidak melunturkan semangat personel yang ada dilapangan, untuk tetap bekerja secara maksimal dan optimal tanpa pilih bulu,” kata Yunus.

Ketua lembaga AHARS Kasmin Saputra menambahkan, dengan semua keterbatasan tersebut, sejatinya harus disokong penuh oleh Pemerintah, baik pusat maupun provinsi.

“Pemerintah tidak boleh lamban, bahkan jangan sampai terkesan menutup mata atas kebutuhan sarana prasarana serta kucuran dana yang memadai untuk mendukung kinerja jajaran KPH Balantak.” pungkasnya. KABARTODAY.com