Politik Salah Atur, Pembangunan Amburadul

KABARTODAY.COM | Ricky Muda | Kota Palu – OPINI (Nur Amin Saleh). Mengakuisisi perubahan di suatu daerah, tentunya memerlukan indikator subtantif dalam mengukur keberhasilan seorang pemimpin, hal ini menghindarkan analisis kritis subjektif yang bermuara pada ‘gagal paham’ dan ini tentunya akan berdampak vis a vis opinion.

Mengapa demikian? Karena setiap pemimpin di tiap daerah telah menjadi keniscayaan mengusung pelbagai visi dan jargon populis ‘pro rakyat’ sebagai political marketing yang dapat memikat simpatik masyarakat. Tetapi, acapkali tidak sedikit studi kasus yang terjadi di banyak daerah, jargon populis dan kondisi riil yang dirasakan masyarakat tidak berbanding lurus dikala memimpin. Jika vis a vis itu tak terhindarkan, maka terindikasi terjadi ‘politik salah atur’ dalam sistem pemerintahan di daerah tersebut.

Hal ini tentunya berkenaan jika disandingkan dengan pandangan empirik kemajuan sektor pembangunan di kabupaten buol yang juga terindikasi terjadi ‘politik salah atur’ sehingga berdampak sistemik terhadap signifikasi indeks pembangunan. padahal sebagai kabupaten yang dalam tiap tahunnya mendapat APBD yang terbilang ‘Cukup’ dan menjadikan sektor pembangunan sebagai prioritas dengan penyerapan anggaran APBD yang besar dalam tiap tahunnya diperuntukkan pada sektor pembangunan. tetapi secara kondisi riil yang dirasakan masyarakat, 16 tahun kabupaten buol sejak pemekaran dari kabupaten Toli-Toli, tidak ada kemajuan pembangunan yang terbilang signifikan yang dirasakan oleh masyarakat dalam 4 generasi kepemimpinan. Bahkan diperparah, tidak sedikit pembangunan dinilai ‘gagal’ dalam pelbagai sudut pandang.

Kartasasmita menyebutkan bahwa studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya partisipasi (politik) masyarakat bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal.

Pertama, Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan sisi ekstrem dirasakan merugikan.

Kedua, Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.

Ketiga, Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut. Keempat, Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.

Menganalisis hasil studi empirik Kartasasmita di atas sekiranya menjadi sangat menarik jika disandingkan dengan kondisi pembangunan di kabupaten Buol, hal ini karena 4 faktor di atas mengelaborasi menjadi satu penyakit kronis yang menyebabkan lambannya indeks pembangunan. Tetapi untuk menghindarkan perpektif subjektif masyarakat dalam menjawab setiap masalah yang bermuara pada penghukuman ‘kegagalan pemerintah’ sebagai instrument primer dalam membangun kabupaten Buol. Tentunya tidak dapat di generalkan pada satu indikator saja, karena itu tentunya adalah analisis yang terjebak pada ‘the fallacy of dramatic instance.’

Meskipun diketahui rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga menjadi salah satu indikator pelemahan, tetapi ironi terjadi, hal tersebut acapkali dimanfaatkan oleh segelintir ‘golongan kecil orang’ yang dapat dikata berada dalam lingkaran politik yang sama dengan pemerintah, melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai ‘amburadul.’ Hal ini dapat di lihat

Keempat, Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.

Menganalisis hasil studi empirik Kartasasmita di atas sekiranya menjadi sangat menarik jika disandingkan dengan kondisi pembangunan di kabupaten Buol, hal ini karena 4 faktor di atas mengelaborasi menjadi satu penyakit kronis yang menyebabkan lambannya indeks pembangunan. Tetapi untuk menghindarkan perpektif subjektif masyarakat dalam menjawab setiap masalah yang bermuara pada penghukuman ‘kegagalan pemerintah’ sebagai instrument primer dalam membangun kabupaten Buol. Tentunya tidak dapat di generalkan pada satu indikator saja, karena itu tentunya adalah analisis yang terjebak pada ‘the fallacy of dramatic instance.’

Meskipun diketahui rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga menjadi salah satu indikator pelemahan, tetapi ironi terjadi, hal tersebut acapkali dimanfaatkan oleh segelintir ‘golongan kecil orang’ yang dapat dikata berada dalam lingkaran politik yang sama dengan pemerintah, melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai ‘amburadul.’ Hal ini dapat di lihat dengan tidak sedikitnya pengerjaan proyek yang terkesan ‘asal jadi.’
Politik Salah Atur

Diskursus tentang pembangunan di kabupaten Buol masih terus menjadi sarapan hangat masyarakat, hal ini dikarenakan vis a vis opinion terus berkembang dalam menilai keberhasilan pemerintah dan untuk menjawab semua itu tentunya diperlukan bukti nyata perubahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya sebatas gagasan.
Melihat indeks pembangunan infrastruktur di kabupaten Buol saat ini terbilang lamban jika dibandingkan pemerintahan rezim sebelumnya, seharusnya pemerintah daerah sejak awal pemerintahan telah bercermin akan hal tersebut sehingga dapat terus melakukan evaluasi, tidak sekedar menggugurkan kewajiban pembangunan.

Bahkan lebih tajam menganalisis kegagalan pembangunan infrastruktur di kabupaten buol kiranya disebabkan beberapa faktor.

Pertama Visi pemerintah telah baik untuk membangun kabupaten buol, tetapi tidak disertai bukti nyata yang dirasakan masyarakat. Kedua, pelaksanaan pembangunan yang dinilai ‘asal jadi’ dikarenakan lemahnya pada tingkat pengawasan. Ketiga, banyaknya pembangunan yang tidak tepat sasaran yang di indikasi pada persoalan kepentingan politik, Keempat rendahnya partisipasi masyarakat dalam partisipasi pembangunan. Kelima, banyaknya mentalitas SKPD sebagai pelaksana tekhnis yang belum menunjukkan kepedulian terhadap perubahan sehingga masih jauh dari good and clean government. dan Keenam, kegagalan pemerintah dalam menciptakan rasa aman di kabupaten Buol sehingga social unrest masih terjadi. Penulis adalah Direktur LSM AMPERA SULTENG

Comments

comments