Nahardi : Perda Jadi Penguatan Institusi KPH

KASMIN | KOTA PALU | SULTENG – “Dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang KPH oleh DPRD Sulteng , menjadi penguatan institusi KPH diwilayah Sulawesi Tengah. Penguatan tersebut, bisa bekerja lebih spesifik lagi sesuai dengan kebijakan pemerintah Daerah,” Demikian dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Ir. H.Nahardi, MSi kepada Kabartoday.Com Selasa (17/9), di Palu.

Menurut Nahardi hal-hal yg berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan hutan yg memiliki Aspek yang sangat luas  seperti pemanfaatan, rehabilitasi, perhitungan sampai pada aspek pemberdayaan masyarakat. “ dengan disahkannya Perda tersebut bisa mengoptimalkan kinerja KPH di Daerah,” kata Nahardi.

Selain itu menurut Nahardi, lagi, penguatan kelembagaan KPH dengan regulasi tersebut dapat meningkatkan sistem layanan lebih cepat di Masyarakat .

“ kerjasama dibidang kehutanan dalam rangka untuk mendobrak PAD dari hasil hutan yg bukan dari kayu. Diakui bahwa Negara melalui UU banyak melimpahkan kewenangan pengololaan hasil hutan yg bukan kayu. Karena ketika kita bicara soal kayu maka kewenangan sepenuhnya masih banyak dipegang oleh pemerintah pusat,”bebernya.

Gakum

Menyinggung soal Gakum (Peneggakan Hukum) terkait pengololaan dan pemanfaatan kayu, Nahardi mengatakan, “Gakum hanya berkedudukan si Makassar secara Regional untuk wilayah Sulawesi,” ujrnya, seraya menambahkan,  Jika terjadi kerusakan hutan atau ada pencurian kayu dan lain sebagainya maka yg bertanggung jawab adalah Gakum sebagai pemegang kewenangan.

Sambung sumber yang sama, lagi-lagi yang dibutuhkan adalah komitmennya. Mengapa??.. apabila  Gakum berkomitmen untuk menindak tegas, Gakumnya bisa berfungsi dengan baik. Jika tidak maka para maling-maling kayu akan semakin merajalela.

Disisi lain, di mata jurnalis senior Kabartoday.com, Kasmin Saputra, SH menilai bahwa disini tak hanya bicara soal kayu, banyak aspek yang terlibat disitu. Karena Negara memberi mandat kepada Gakum untuk menyusun langkah langkah penegakan hukum dibidang kehutanan dan tidak diberikan kepada daerah.

Sehingga berdasarkan data-data resmi redaksi Kabartoday.com, apabila, jika terjadi sesuatu, intinya Gakum yang bertanggung jawab. Daerah hanya sebatas menjaga fungsi hutan saja. Namun diketahui bahwa Gakum juga memiliki keterbatasan personil bila dibanding dengan hutan yang begitu luas maka akhirnya mau bagaimanapun juga karena daerah yang punya hutan maka mau tidak mau harus kita jaga hutan kita dari maling maling kayu.

Kembali Kadishut Sulteng menilai, Jika terdapat temuan maka pihak kehutanan dan KPH hanya sebatas menyerahkan ke Gakum atau melaporkan ke pusat untuk dicabut Hak Aksesnya. Dan sejauh inj sudah banyak yg terbukti dicabut Hak Aksesnya dan Id-cardnya sehingga dengan demikian yang bersangkutan tidak bisa lagi melakukan kegiatan pengololaan kayu maupun mengeluarkan dokumen perusahaannya.

Prihal Pemberian ijin  atas kayu, Nahardi mengatakan bahwa aturan sekarang ini tidak ada lagi pemberian ijin dari Kehutanan, karena yang bisa melegalkan para pengolah kayu adalah PHT (pemegang hak tanah), jika seseorang memegang PHT berupa sertifikat tanah bisa melakukan penebangan kayu dilahan miliknya itu.

“Namun yang riskan disini adalah ketika memegang PHT di lokasi A lalu menebang kayunya di lokasi B. Atau sertifikat kebun kakao tapi menebangnya Kayu. Sementara,  jika itu terjadi maka tugas kehutanan dan KPH hanya melakukan dua hal menyerahkan ke Gakum atau mengusulkan ke pusat untuk dicabut dan diblokir hak aksesnya,” tutup Ir Nahardi,M.Si Kadishut Sulteng sembari memperlihatkan mimik serius seorang pemimpin. Kabartoday.com.

Editor: JeM