KPH Lahir Sebagai Anak Daerah Otonom

KASMIN S | SULTENG – Kepala Dinas Kehutanan sulteng, Ir.Nahardi, MSi mengakui sarana dan prasarana KPH di Sulteng masih sangat minim, padahal sarana dan prasarana yg dimaksud seperti sarana perkantoran yang layak, Kendaraan Dinas yg layak, jumlah Personil sangat mendukug kinerja anggota dalam bentuk operasioal dilapangan.

Hal itu juga tentu akan berpengaruh setiap pekerjaan anggota KPH dalam melakukan pengawasan, penjagaan dan pemantauan hutan dibeberapa daerah di Sulteng terutama didaerah daerah rawan gangguan kehutanan seperti diwilayah Kabupaten Morowali Utara (Morut), Morowali, Luwuk, Tolitoli dan daerah daerah lain di sulteng yang memiliki tingkat kerawanan dan gangguan hutan.

Seperti diketahui, Sulteng memiliki wilayah hutan yg begitu luas sedangkan personil serta sarana pendukung yg dimiliki setiap KPH masih tergolong minim.

Seperti KPH-TAA misalnya sebelumnya memiliki 1 unit kendaraan Dinas, hanya karena menjadi salah satu korban pada waktu terjadi Gompa dan Likuwi vaksi yg terjadi di Palu tahun lalu, maka kami mencoba mengusulkan ke Pusat, namun hingga saat ini prosesnya masih disuruh bersabar, “jadi kita selalu dubayar dengan sabar pada setiap permintaan kami ke pusat, tutur Nahardi bercanda.

Demikian pula halnya dengan sarana perkantoran KPH-TAA, “jauh sebelumnya kami sudah pernah mengusulkan.

Namun karena belum diberikan anggarannya, maka tahun ini terpaksa kami bangun kantor KPH-TAA dengan biaya sendiri melalui dana APBD.

Karena memang KPH adalah merupakan anak yg lahir dari daerah otonom, sehingga saat kita mengajukan bantuan kepusat, tentu pusat akan mengatakan silakan minta sama bapakmu tandasnya mencontohkan.

Namunpun demikian menurut Nahardi, hal itu tidak begitu mempengaruhi semangat dan komitmen anggota KPH didaerah dalam menjaga wilayah kerawanan hutan dari oknum oknum yg tidak bertanggung jawab.

Nahardi menyebutkan 90% kewenangan soal dibidang kehutanan masih dipegang langsung oleh pusat sedangkan daerah hanya diberikan 10% saja.

“Yang kecil kecil saja diberikan untuk daerah, sedagkan yg gede gede biarlah menjadi kewenangan pusat.

Walau begitu, namanya kita yg punya wilayah hutan ya terpaksa kita harus tetap menjaganya sesuai kewenangan yg sudah diberikan oleh pusat.

Sebagai perpanjangan tangan di daerah, menurut Nahardi terdapat 8 Balai kehutanan yg ada disulteng untuk melaksanakan kinerja yg berkaitan dengan kewenangan pusat. Ungkapnya.*Kabartoday.com