Komisi XI DPR RI Kunker Ke Sulawesi Tengah

Darwis AD | Kabar Today | Palu – Sekretaris Daerah Propinsi Sulteng Hidayat Lamakarate mewakili Gubernur, menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Sulawesi Tengah, baru-baru ini di Hotel Mercure, Palu.

Pada Kesempatan itu Sekda didampingi Asisten Administrasi Umum dan Organisasi Mulyono, Kepala Perwakilan BI Muliono, dan Kepala BPS Sulawesi Tengah Faisal Anwar.

Kunjungan kerja DPR RI ini dipimpin, Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Anwar, dan anggota antara lain Sukirman. S.Pd, Muhammad Nur dan Evi Zainal Abidin, dan didampingi Instansi di bawah koordinasi Komisi XI DPR RI .

Sementara dari BI Pusat hadir Farida Parangin angin, serta Inpektur BPS Pusat Drs. Zailani. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyampaikan bahwa kunjungan kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Sulawesi Tengah, bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan di Sulawesi Tengah, dan untuk mengetahui bagaimana kondisi moneter di Sulawesi Tengah serta untuk mengetahui dan mempelajari tentang pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Tengah, karena dari segi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah selalu berada diatas pertumbuhan secara nasional, sehingga perlu di pelajari untuk dapat dijadikan percontohan secara nasional.

Selanjutnya Sekretaris Daerah Mohammad Hidayat Lamakarate, menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Sulawesi Tengah dan berharap kunjungan ini dapat memberi manfaat yang baik untuk Sulawesi Tengah.

Dikatakan Sekda, bahwa kondisi perekonomian di Sulawesi Tengah dapat tumbuh dengan baik dan dalam dua tahun terakhir diatas pertumbuhan secara nasional dan tertinggi di wilayah Sulampua ( Sulawesi Maluku dan Papua ) .

“ Pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tengah di topang dari sektor pertambangan, pertanian, perdagangan, dan selanjutnya ditopang oleh investasi yang tinggi . Investasi di Sulteng targetnya 21 T, dapat terealisasi 22 T. Hal ini dapat diwujudkan melalui kemudahan- kemudahan yang diberikan Gubernur untuk berinvestasi di Sulawesi Tengah,” ujar Sekda.
.
dpr1
.
Ditambahkannya, berbagai kemudahan tersebut juga didukung oleh seluruh Pemerintah Kab/kota se Sulawesi Tengah.
“ Penata usahaan keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI dalam 3 tahun terakhir memiliki predikat Opini WTP. Saat ini Sulawesi Tengah mengalami tantangan sehubungan dengan pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tengah, yang terbesarnya di sumbang dari sektor Pertambangan. Sementara penduduk sulawesi Tengah lebih besar pada sektor pertanian,” ungkapnya

Inflasi di Sulawesi Tengah, lanjut Sekda, dapat terkendali dengan baik, demikian juga daya beli masyarakat masih dalam kondisi sangat baik.

“ Kami mengharapkan masukan-masukan di dalam perbaikan kinerja bidang perekonomian Sulawesi Tengah, agar dapat menjadi perhatian kami di dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian, dengan sumbangan yang merata dari semua sektor utamanya sektor pertanian,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan dialog antara Komisi XI DPR RI dengan BI, BPS dan Sekretariat Daerah .
Komisi XI DPR RI mengapresiasi pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tengah termasuk inovasi didalam pemanfaatan potensi yang ada di Sulawesi Tengah .

Untuk itu perlu perhatian yang serius untuk menjaga pertumbuhan perekonomian dengan baik, karena pertumbuhan perekonomian saat ini terbesarnya disumbang dari sektor pertambangan, karena sektor pertambangan ini ada masanya .
Komisi XI DPR RI sangat mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan peran sektor pertanian di dalam pertumbuhan perekonomian Sulawesi Tengah, dan yang menjadi perhatian supaya pemerintah daerah dapat menggali sumber sumber pendapatan asli daerah sesuai potensi daerah, karena melihat struktur keuangan daerah Sulawesi Tengah masih terbesarnya dari dana transfer dari Pusat melalui DAU, DAK, dan dana perimbangan.
Selain itu perlu dilakukan peningkatan PAD, walaupun saat ini peningkatannya sudah sangat signifikan.

Anggota DPR RI Komisi XI juga mengapresiasi Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik dan mendapat predikat WTP atas hasil pemeriksaan BPK, tetapi saat ini yang menjadi tantangan adalah pengelolaan ADD, dan perlu mendapat perhatian dengan baik, karena banyak kepala desa dan perangkat desa yang diproses hukum akibat pengelolaan ADD yang sebenarnya belum mereka pahami. ***

Comments

comments