Harsono Bereki: Tujuan Keterbukaan Informasi Di Sulteng Masih ‘Macet’

JEMMY TEHARDJO | KOTA PALU – Sebenarnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public ini sangat baik dan sangat membantu masyarakat, namun kenyataan di lapangan bahwa sampai hari ini lebih dari 10 tahun sejak 2008,  keterbukaan informasi oleh pemerintah kepada public sangat jauh dari harapan, sehingga terkesan ‘macet’, kalaupun jalan, jalannya di tempat.

Harsono mengatakan, hampir semua dinas dan semua kepala daerah menutup diri tentang informasi terutama tentang mengenai penggunaan anggaran APBD maupun anggaran-anggaran lainnya.

“Kita ketahui bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah baik APBD atau APBN itu harus transparan,” tegasnya, seraya melanjutkan bahwa sebagaimana amanat udang-undang tak bisa menepik transparansi informasi kepada khalayak luas.

“kenyataannya di lapangan kami terutama dari koalisi rakyat anti korupsi itu sangat sulit,” ujar Harsono

Ditambahkannya, akibat terbentur dengan ketertutupan infomasi, maka kami menggunakan rana komisi informasi untuk sangketa public. “sangketa public yang sudah kami sidangkan sudah 2 kabupaten, dan kami di menangkan, namun sayangnya untuk mendapatkan informasi yang sudah di menangkan di komisi informasi Pemda itu banding, menurut undang-undang bisa di banding,” tuturnya

Sambungnya, menurut sumber yang sama, sistim keputusan siding sebaiknya di revisi secepatnya, menjadi seperti keputusan MK Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. “makanya saya kemarin waktu pertemuan kita di tanaris saya minta supaya mekanisme ini diubah buatlah keputusan KI itu seperti keputusan MK bersifat final dan mengikat, harus dirubah supaya tidak ada banding ini bahkan sampai kasasi, hanya untuk meminta sebuah dokumen projek yag seperti saya contohkan di Kabupaten Poso anggaran projek 28M yang menurut kita ada kerugian negara sekian miliyar ,ini yang kita sesalkan, berarti khususya kabupaten Poso dan menurut semua pemerintah provinsi Sulawesi Tengah itu tidak menjalankan undang-undang No.14,” ungkapnya

Sementara itu, salah satu persyaratan untuk mendapatkan WTP adalah menjalankan Undang-Undang No.14, yang harus dijalankan itu contoh lagi di projek-projek ini. Dan kembali kepada saya yang berkaitan dengan rana sebagai anti korupsi, hampir banyak kita temui dilapangan bahwa projek itu tidak punya papan nama tidak punya papan projek padahal itu ada anggarannya dan itu diwajibkan tapi kenyataannya tidak dilakukan, kenapa?berarti ada yang disembunyikan entah panjangnya jalan,entah volumenya, entah jumlah anggarannya,” demikian diterangkannya di Kota Palu, kemaren. KABARTODAY.com

Comments

comments