FPII: DP Bukan Hakim, Aturan Ada Ditangan Kemenkumham

KABARTODAY.com | LAMPUNG – Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) secara resmi melantik FPII pengurus dan anggota FPII Setwil Lampung dan 10 (sepuluh) Korwil FPII se – Provinsi Lampung, bertempat di gedung serba guna LPMP, Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, Rabu (27/11/19).

Dalam sambutannya Ketua Presidium FPII, Kasihhati menuturkan, awal berdirinya FPII adalah merupakan langkah yang diambil oleh Pendiri FPII karena melihat beberapa tahun belakangan ini kinerja Dewan Pers sudah tidak sejalan lagi dengan UU Pers No.40 tahun 1999.

“Salah satu diantaranya sudah sangat sering terjadi kriminalisasi terhadap insan Pers, yang diterima baik oleh Media maupun Wartawan, dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers yang kami nilai sudah jauh dan melenceng dari Tupoksi Dewan Pers itu sendiri,” tutur Bunda Kasihhati, sapaan akrabnya.

Oleh karena itu, Kasihhati menilai, saat ini Dewan Pers sudah berubah fungsi menjadi hakim dan mengkangkangi Lembaga resmi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

“Kurang lebih sekitar 34.000 media online di klaim ilegal, bila media tersebut tidak mendaftar atau menjadi Konstituen Dewan Pers. Badan Hukum yang dikeluarkan Kemenkumham kepada media tetap dinilai ilegal, sehingga kita bertanya, siapa dewan pers?. Apakah kemenkumham yang mengeluarkan badan hukum mereka anggap lembaga negara yang tidak resmi juga,” paparnya.

Kasihhati mengungkapkan, bahwa pasal demi pasal di dalam UU Pers tidak satupun yang menyatakan bahwa media harus mendaftar atau menjadi Konstituen Dewan Pers.

“Perludiketahui lebih dari 100 triliun belanja iklan nasional dikuasai oleh Media-media besar tiap tahun. Disinilah permasalahannya, surat edaran Dewan Pers kepada Instansi Pemerintah baik tingkat Pusat, Provinsi sampai Deerah untuk tidak melakukan kerjasama kepada media-media yang tidak menjadi konstituen atau terdaftar di Dewan Pers, sebenarnya hanya untuk mengusai belanja iklan tersebut,” paparnya.

Disamping itu, masih kata Kasihhati, berbagai cara mereka lakukan untuk mematikan perusahaan-perusahaan pers yang notabene merupakan UMKM yang dapat mengurangi angka pengangguran.

“Bapak-ibu yang berbahagia, kami sangat menyayangkan para Gubernur, Bupati, Walikota yang tidak jeli menerima dan menjalankan bahkan sampai mengeluarkan PERDA dengan adanya surat edaran dewan pers tersebut,” ungkap wanita yang tegas dan energik itu.

Yang jadi pertanyaan, lanjut Kasihhati, apakah pejabat tersebut juga mendukung surat edaran Dewan Pers yang notabene bukan lembaga Negara daripada Kemenkumham yang jelas-jelas lembaga resmi negara?, Apakah kedudukan surat edaran dewan pers lebih tinggi dari UU PERS No.40 Tahun 1999?. Dan, apakah pejabat tersebut tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat matinya perusahaan-perusahaan pers di daerahnya. Dimana seharusnya media-media kecil, menengah tersebut dapat dibina karena sudah memberikan kontribusi mengurangi angka pengangguran.

“Seharusnya, belanja iklan daerah bisa dinikmati oleh perusahaan-perusahaan pers lokal sehingga pertumbuhan ekonomi perusahaan pers ditingkat daerah tetap berjalan,” tegas Kasihhati.

Kasihhati juga mengakui masih banyak oknum-oknum wartawan yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. “Inilah tugas yang FPII emban untuk menunjukkan profesionalitas dalam bekerja, menghindari pemberitaan berita-berita hoax, menjalankan fungsi kontrol-sosial dalam bekerja,” imbuhnya.

Comments

comments